(Dimuat di Koran Republika, tanggal 12 April 2022)
Pada Ramadhan kali ini masyarakat dihadapkan pada kenaikan berbagai barang kebutuhan. Kenaikan harga pangan dan energi ditambah lagi dengan kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen secara tidak langsung menurunkan daya beli masyarakat. Terlebih ketika perekonomian belum sepenuhnya pulih dan penghasilan/pendapatan penduduk belum seluruhnya kembali seperti sebelum pandemi. Penurunan daya beli ini patut diwaspadai karena tidak hanya menurunkan kesejahteraan penduduk namun juga berdampak pada perekonomian secara umum.
Daya beli merupakan kemampuan
masyarakat dalam membelanjakan barang dan jasa. Dengan adanya kenaikan harga
barang, maka akan lebih sedikit barang/jasa yang bisa dibelanjakan dengan uang
nominal yang sama. Bagi kelompok ekonomi bawah yang hidup tanpa cadangan
dana/tabungan, kenaikan harga barang maupun jasa ini akan mengurangi konsumsinya
sehingga kesejahteraan juga akan menurun. Terlebih lagi sebagian besar penduduk
Indonesia bekerja sebagai tenaga kerja informal (59,45 persen) yang
didefinisikan oleh ILO salah satunya sebagai tenaga kerja dengan
perlindungan/jaminan kerja yang rendah. Oleh karena itu bantuan perlindungan
sosial sangat diperlukan sebagai kompensasi atas kenaikan harga barang tersebut
agar kesejahteraan tidak menurun.
Hasil survei konsumen Bank
Indonesia menunjukkan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi pada
Maret 2022 mengalami penurunan meski masih dalam kategori optimis. Hal ini
tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang mengalami penurunan dari 113,1
pada Februari 2022 menjadi 111,0 pada Maret 2022. Demikian juga dengan Indeks
Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) yang
mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan indeks
keyakinan pada komponen penyusunnya yaitu pada penghasilan, ketersediaan
lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama.
Selain itu, survei tersebut juga
menunjukkan bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi
mengalami peningkatan pada bulan Maret. Namun, pada kelompok pengeluaran paling
bawah (Rp1-2 juta) justru mengalami penurunan rasio konsumsi terhadap
pendapatan. Kesenjangan pengeluaran ini berpotensi meningkatkan ketimpangan
antar penduduk yang diukur dengan gini rasio. Sebagaimana diketahui bawah pandemi
yang terjadi sejak tahun 2020 telah memperlebar ketimpangan pengeluaran. Pada September
2021 gini rasio sebesar 0,381 atau telah menurun sebagaimana sebelum pandemi.
Tentu semua semua berharap bahwa kenaikan harga berbagai barang yang terjadi
saat ini dan yang direncanakan kemudian akan kembali memperlebar ketimpangan pengeluaran
penduduk.
Bagi perekonomian Indonesia yang 54,42
persen ditopang oleh konsumsi rumah tangga, penurunan daya beli masyarakat akan
menurunkan konsumsi penduduk dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Padahal pemulihan ekonomi melalui peningkatan permintaan barang/jasa sangat
diperlukan untuk penciptaan lapangan kerja baru bagi 9,10 juta penganggur di
Indonesia. Momen Ramadhan dan idul fitri merupakan saat yang dinantikan untuk
mendongkrak pertumbuhan ekonomi terutama pada triwulan dua. Peningkatan
permintaan barang dan jasa selama ramadhan dan idul fitri akan mendorong
peningkatan produksi sehingga perekonomian akan tumbuh lebih cepat. Namun, akan
berbeda jika daya beli tertekan maka permintaan barang dan jasa akan mengalami
kelesuan yang berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Dampak yang besar akibat penurunan
daya beli ini oleh pemerintah direspon dengan penebalan perlindungan sosial
terutama bagi penduduk yang rentan secara ekonomi. Bantuan langsung tunai (BLT)
minyak goreng, bantuan subsidi upah bagi pekerja, hingga bantuan presiden untuk
pelaku usaha mikro merupakan bantuan sosial yang akan disalurkan oleh
pemerintah dalam rangka menjaga daya beli penduduk.
Sebagai contoh BLT minyak goreng
100ribu per bulan apakah kemudian mampu mengkompensasi kenaikan harga minyak
goreng dan barang-barang kebutuhan lainnya? Menilik konsumsi minyak goreng di
Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 12,25 liter per kapita per tahun. Belum lagi
dengan konsumsi bahan makanan lainnya yang saat ini tengah mengalami kenaikan
harga. BLT ini bukan bertujuan untuk menurunkan harga minyak goreng. BLT ini
diharapkan membantu penduduk agar mampu membeli minyak goreng di tengah harga yang
tinggi. Apabila pangkal dari kenaikan harga minyak goreng ini belum bisa
dikendalikan, maka pemerintah masih mesti bersiap memberikan bantuan sosial
agar penduduk tetap dapat mengkonsumsi minyak goreng. Akan menjadi persoalan
jika harga minyak goreng ini mencapai titik kestabilannya pada harga tinggi
dalam jangka waktu yang lama.
Oleh karena itu di tengah daya beli
penduduk yang tertekan ini, wacana pemerintah untuk menaikkan harga pertalite
dan gas 3 kilogram perlu ditahan dulu. Pertalite dan gas 3 kilogram ini tidak
hanya dikonsumsi oleh masyarakat miskin saja, namun juga dikonsumsi oleh
kelompok menengah yang rentan secara ekonomi. Menurut Bank Dunia, hampir setengah
dari seluruh penduduk Indonesia masih merupakan golongan calon kelas
menengah, dimana mereka telah berhasil keluar dari golongan miskin dan rentan
miskin, akan tetapi masih belum mencapai golongan berpenghasilan menengah. Kenaikan harga ini akan berdampak
pada harga barang dan jasa lainnya yang seperti angkutan umum dan penyediaan
makan minum. Oleh karena itu pemerintah perlu bijak dalam menaikkan harga
barang agar tidak berdampak besar pada kesejahteraan penduduk.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar