#120 Konsumsi Pulihkan Ekonomi

 

Dampak pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga tahun 2021 yang ditandai dengan kontraksi ekonomi pada triwulan satu sebesar 0,74 persen (year on year). Indonesia mengalami pertumbuhan minus selama 4 triwulan berturut-turut sejak triwulan II 2020. Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah telah berdampak pada percepatan ekonomi dibandingkan triwulan sebelumnya, namun belum mampu memberikan pertumbuhan positif pada triwulan satu tahun ini.

Dirinci menurut komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi sumber kontraksi terdalam dengan andil sebesar minus 1,22 persen. Konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 2,23 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kontraksi ini disebabkan oleh penurunan pengeluaran untuk makanan minuman (-2,31 persen), pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan (-2,71%), transportasi dan komunikasi (-4,24 persen), dan restoran dan hotel (-4,16 persen).

Untuk mendongkrak perekonomian 2021, tentu memerlukan dorongan permintaan salah satunya momentum ramadan dan idul fitri pada triwulan dua tahun ini. Namun apa daya ketika pada tahun ini pemerintah mengambil kebijakan pelarangan mudik untuk mencegah penularan Covid-19 yang saat ini kembali merangkak naik. Potensi ekonomi dari aktivitas mudik akan hilang. Harus diakui bahwa aktivitas mudik akan menggerakkan permintaan barang dan jasa pada sektor transportasi, perdagangan, akomodasi dan restoran/makan minum, hingga rekreasi dan hiburan. Beberapa lapangan usaha tersebut mengalami penurunan yang sangat tajam selama terjadinya pandemi Covid-19.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, berbagai stimulus disiapkan oleh pemerintah salah satunya dengan diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) program tersebut terbukti meningkatkan penjualan ritel mobil pada bulan Maret 2021 hingga 65,1 persen dibanding bulan Februari 2021. Program ini masih akan diteruskan hingga bulan November dengan relaksasi insentif secara bertahap. Kebijakan ini diharapkan mendorong konsumsi penduduk menengah atas yang selama ini tertahan dengan adanya pandemi Covid-19.

Bukan tanpa alasan pemerintah mendorong konsumsi mengingat perekonomian Indonesia 56,93 persen ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Bahkan untuk kelompok 40 persen kelas menengah berkontribusi sebesar 35,85 persen dan kelompok 20 persen kelas atas berkontribusi 46,22 persen dari seluruh konsumsi rumah tangga nasional. Pengeluaran kedua kelompok ini sangat tergantung pada pengendalian pandemi Covid-19, karena kesehatan merupakan prioritas pertama bagi mereka. Selama pandemi belum bisa dikendalikan maka pengeluaran kedua kelompok ini masih akan tertahan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, Aspiring Indonesia, pengeluaran penduduk kelompok menengah atas di Indonesia didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan leisure (hiburan).

Selanjutnya pemerintah juga menganggarkan Rp500 miliar untuk subsidi bebas ongkos kirim belanja secara daring pada hari belanja online nasional (Harbolnas) lebaran dari H-10 hingga H-5 Idul Fitri. Harapannya para pekerja formal (buruh/karyawan, termasuk juga pegawai negeri sipil/TNI/Polri) yang memperoleh tunjangan hari raya (THR) akan membelanjakan uangnya dengan tetap tinggal di rumah.

Namun yang perlu diperhatikan, apakah berbagai program tersebut juga akan menetes pada penduduk kelompok 40 persen terbawah? Mengingat pelaku usaha dari kelompok terbawah ini masih terbatas kemampuannya dalam mengakses ekonomi digital atau platform ecommerce. Oleh karena itu semangat belanja ini juga harus ditujukan kepada pedagang kecil yang belum tersentuh ekonomi digital agar terjadi perputaran ekonomi pada kelompok 40 persen terbawah. Mengingat bantuan sosial tunai nonregular bagi penduduk 40 persen terbawah ini hanya diberikan selama empat bulan hingga April 2021.

Meskipun harus diakui memacu konsumsi pada penduduk 40 persen terbawah tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini karena kontribusi pada kelompok ini hanya 17,93 persen dari seluruh konsumsi rumah tangga nasional. Namun, meningkatkan daya beli bagi kelompok ini akan menaikkan kesejahteraan penduduk sehingga memperkecil beban pembangunan agar perekonomian dapat melaju dengan cepat.

Konsumsi tahun ini belum akan pulih seperti sebelum pandemi. Hal ini karena banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas, Februari 2021) ada 8,75 juta orang yang menganggur tidak memiliki pekerjaan dan 11,42 juta orang yang bekerja dengan jam kerja di bawah normal.

Selain konsumsi rumah tangga, instrumen lagi yang bisa memacu pemulihan ekonomi adalah investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Untuk investasi tentu sangat bergantung kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19, karena hal ini berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan investor. Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berkontribusi 31,98 persen dalam perekonomian Indonesia atau menduduki peringkat kedua setelah konsumsi rumah tangga. Untuk ekspor, awal tahun 2021 ini Indonesia diuntungkan dengan adanya kenaikan harga komoditas dan membaiknya perekonomian mitra dagang di pasar global. Momentum ini diharapkan turut serta mampu mendorong pemulihan ekonomi mengingat komponen ekspor berkontribusi 19,18 persen terhadap perekonomian Indonesia.

Percepatan pemulihan ekonomi ini sangat diperlukan untuk menyerap tenaga kerja. Ketiadaan lapangan pekerjaan akan menimbulkan masalah sosial ekonomi bagi penduduk, terlebih lagi tingkat kemiskinan pada September 2020 yang mencapai 10,19 persen atau setara dengan 27,55 juta jiwa. Pemulihan ekonomi tersebut memerlukan syarat yaitu terkendalinya pandemi Covid-19 agar konsumsi penduduk kembali normal sehingga mendorong kegiatan produksi dalam negeri. Upaya ini tentu membutuhkan keterlibatan dari seluruh penduduk dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar pandemic segera terkendali.