#111 Antisipasi Resesi

 (Dimuat di Republika, 7 September 2020)

Kementerian keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekponomi triwulan III 2020 minus 2 persen, dan target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 direvisi antara -1,1 hingga 0,2 persen. Minusnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III akan mengakibatkan Indonesia secara teknis mengalami resesi ekonomi. Bukan pesimis, namun realistis, agar pemerintah lebih siap dalam mengantisipasi terjadinya resesi. Apalagi rilis resmi bahwa Indonesia mengalami resesi atau tidak masih akan dilakukan oleh BPS pada awal November nanti. Resesi atau tidak, kesejahteraan penduduk harus menjadi perhatian utama.

Benar, bahwa pertaruhan masih ada 1 bulan lagi di September untuk mendorong perekonomian. Pemerintah juga berharap ekonomi tumbuh dari konsumsi dalam negeri dengan membuka kegiatan ekonomi dengan new normal atau adaptasi baru. Namun kenyataannya, mobilitas penduduk hanya meningkat di awal Juni, selanjtnya memasuki bulan Juli dan Agustus, mobilitas penduduk kembali melambat. Hal ini seiring dengan melonjaknya kasus positif dan kematian pasien covid-19 di Indonesia.

Deflasi yang terjadi pada Juli dan Agustus menunjukkan daya beli penduduk yang tertekan. Padahal perekonomian Indonesia hampir 58 persen ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Upaya pemerintah untuk mendorong daya beli penduduk dengan memberikan bantuan sosial tunai dan subsidi gaji, belum mampu mendorong permintaan dalam negeri. Hal ini karena porsi konsumsi penduduk 40 persen terbawah hanya 17,73 persen dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia. Peranan terbesar justru pada penduduk kelompok pengeluaran 20 persen teratas dengan andil yang mencapai 45,49 persen. Namun sayangnya, kelompok ekonomi atas juga menahan belanjanya dan mengurangi aktifitas konsumsinya dengan alasan kesehatan.

Indonesia telah mengerahkan segala sumber daya untuk menghindari resesi. Namun belum berhasil juga, karena faktor penyebab utamanya belum mampu dikendalikan yaitu pandemi covid-19. Padahal kunci untuk mengerek perekonomian Indonesia adalah dengan investasi dan konsumsi dalam negeri. Menurut BKPM, prospek investasi akan meningkat apabila dibarengi dengan kasus covid-19 yang terkendali. Jadi selama pandemi covid-19 belum bisa dikendalikan, maka perekonomian Indonesia juga belum akan pulih kembali. Seberapa lama dampak resesi tergantung seberapa sukses pemerintah dalam mengendalikan pandemi covid-19.

Demikian juga dengan modal kerja yang disalurkan oleh perbankan mengalami penurunan 1,7 persen di Bulan Juli. Lesunya kredit modal kerja ini menunjukkan rendahnya ekspansi usaha sehingga tidak ada peningkatan produksi barang dan jasa dalam negeri.

Berkaca pada laporan perekonomian trilwuan II 2020, sektor yang mampu tumbuh di tengah pendemi salah satunya adalah sektor pertanian. Namun yang terjadi, harga komoditas pertanian anjlok karena permintaan masih lesu. Akibatnya kesejahteraan petani juga menurun.

Lesunya kegiatan restoran, rumah makan, dan menurunnya daya beli mengakibatkan menurunnya permintaan komoditas pertanian terutama produk hortikultura dan peternakan. Produksi yang melimpah tanpa disertai dengan permintaan mengakibatkan penurunan harga. Hal ini terbukti pada rilis inflasi bulan Agustus 2020, dimana kelompok makanan memberikan andil terbesar dalam deflasi Agustus. Penurunan harga pangan ini meringankan beban konsumen di tengah penurunan pendapatan saat ini, namun tidak demikian bagi produsennya yaitu petani. Hal ini tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) hortikultura dan peternakan yang nilainya di bawah 100 dan mengalami penurunan.

Selama perekonomian belum pulih, maka permintaan terhadap komoditas pertanian belum akan kembali seperti semula. Informasi mengenai permintaan dan harga pasar penting bagi petani agar berproduksi sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak diharapkan ketika permintaan menurun, kemudian harga menurun, sedangkan modal terbatas mengakibatkan petani/peternak menurunkan produksinya. Ketika hal tersebut terjadi secara jamak maka penawaran produk pertanian akan menurun hingga berpotensi meningkatkan harga pangan. Inilah yang dikhawatirkan ketika pangan mengalami inflasi tinggi di tengah penurunan pendapatan dan meningkatnya pengangguran.

Oleh karena itu petani yang menjadi garda terdepan dalam penyediaan pangan nasional juga harus memperoleh perhatian lebih. Jika pelaku UMKM memperoleh bantuan produktif sebesar Rp. 2,4 juta maka petani dan peternak usaha rakyat juga seharusnya memperoleh bantuan produktif agar tetap berproduksi meskipun terjadi penurunan harga. Ini penting diperhatikan untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, karena pangan memberikan andil yang besar terhadap inflasi.

Berkaca pada laporan perekonomian triwulan sebelumnya, ketika konsumsi rumah tangga mengalami penurunan 5,51 persen, pengeluaran untuk makanan dan minuman penurunannya sangat kecil dibanding komponen lainnya, yaitu 0,71 persen. Artinya bahwa dalam kondisi pertumbuhan ekonomi minus atau bahkan resesi sekalipun kebutuhan pangan penduduk tidak akan banyak mengalami penurunan.

Rencana pemerintah untuk menambah bantuan beras 15 kg per bulan untuk penerima bantuan PKH patut diapresiasi. Demikian juga pemberian bantuan tunai untuk penerima bantuan sembako juga dalam rangka menjaga kesejahteraan penduduk.

Selain itu, resesi juga mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan akan meningkat. Jika pandemi belum bisa dikendalikan, maka produksi harus tetap berpegang pada protocol kesehatan yang ketat. Akibatnya kapasitas produksi tidak bisa penuh 100 persen. Hal ini mengakibatkan perusahaan melakukan efisiensi dengan pengurangan tenaga kerja. Permintaan barang dan jasa yang belum pulih, mengakibatkan perusahaan menahan ekspansi usaha, sehingga tidak ada penyerapan tenaga kerja baru. Padahal angkatan kerja di Indonesia terus meningkat 1,7 juta orang setiap tahun.

Fenomena lainnya adalah ketiadaan pekerjaan dan lesunya permintaan barang dan jasa akan mendorong penduduk kembali ke desa. Penghasilan yang menurun dan tingginya biaya hidup di perkotaan mengakibatkan perantau akan kembali ke daerah. Hal inil juga harus diantisipasi. Penduduk akan bertahan di desa hingga pandemi dapat dikendalikan dan perekonomian kembali pulih. Oleh karena itu diperlukan sinergi dari pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang sifatnya padat karya baik di perdesaan maupun di perkotaan. Dengan segala upaya di atas harapannya mampu meminimalisir dampak resesi terhadap kesejahteraan penduduk di Indonesia.