#108 Perlindungan Sosial

(Dimuat di Koran Republika, 17 Juli 2020)

Berdasarkan rilis BPS terbaru, pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 hingga 1,63 juta orang. Tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat dari 9,22 persen menjadi 9,78 persen dalam waktu enam bulan. Tidak hanya jumlah penduduk miskin yang meningkat, namun kemiskinan di Indonesia juga semakin parah dan dalam. Kenyataan ini menyentak perhatian pemerintah, mengingat pandemi covid-19 saat itu baru berlangsung satu bulan di Bulan Maret. Perlu upaya perlindungan sosial berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan penduduk dalam menghadapi segala kemungkinan di masa yang akan datang.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak paling besar di perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan yang mencapai 1,3 juta orang, sedangkan di perdesaan 333,9 ribu orang. Dampak lebih besar di perkotaan terjadi karena penduduk kota menggantungkan hidupnya pada sektor industri pengolahan, transportasi, perdagangan, penyediaan makan minum, dan jasa. Sektor tersebut terkena dampak paling besar ketika terjadi guncangan ekonomi akibat pandemi.

Selain itu, kebutuhan hidup dan garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdesaan. Terlebih lagi bagi perantau dengan tempat tinggal yang masih menyewa/mengontrak. Di kota besar seperti DKI Jakarta, penduduk yang tinggal di rumah sewa/kontrak mencapai 36,36 persen.

Pandemi covid-19 juga menghantam sektor informal di Indonesia, padahal banyak penduduk rentan miskin yang bekerja pada sektor ini. Penduduk rentan miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 19,91 juta orang dengan 61,03 persen bekerja pada sektor informal. Bahkan untuk perkotaan seperti DKI Jakarta, penduduk hampir miskin yang bekerja pada sektor informal mencapai 75 persen. Kelompok hampir miskin bekerja sebagai ojek online, pedagang kaki lima, penyedia makan dan minum pada skala mikro yang semua terdampak oleh pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 mengakibatkan kenaikan tingkat kemiskinan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kenaikan terbesar terjadi di Pulau Jawa dengan peningkatan tertinggi tingkat kemiskinannya terjadi di DKI Jakarta yaitu  sebesar 1,11 persen poin. Demikian juga dengan ketimpangan pengeluaran di DKI Jakarta meningkat paling tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Ketimpangan semakin lebar karena pengeluaran pada kelompok ekonomi bawah lebih cepat penurunannya dibanding dengan kelompok ekonomi atas. Akibatnya DKI Jakarta tidak lagi menduduki peringkat kemiskinan terendah di Indonesia. Saat ini posisi tersebut digantikan oleh Provinsi Bali dengan tingkat kemiskinan 3,78 persen.

Capaian Penurunan Kemiskinan di Indonesia

Pandemi covid-19 ini telah menorehkan sejarah dalam upaya penurunan kemiskinan di Indonesia. Dalam 50 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 60 persen pada tahun 1970 menjadi 9,78 persen pada tahun 2020. Sebelumnya tingkat kemiskinan di Indonesia pernah mengalami peningkatan cukup tinggi pada tahun 1998 dan 2005.

Kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 disebabkan oleh krisis moneter yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin melonjak hingga 49,50 juta orang atau meningkat 15,49 juta jika dibandingkan tahun 1996. Kondisi perekonomian tahun 1998 mengalami pertumbuhan  minus 13,68 persen. Demikian juga dengan Inflasi yang mencapai 77,63 persen dengan inflasi tertinggi pada kelompok bahan makanan sebesar 118,37 persen. Ini merupakan inflasi tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Tingkat kemiskinan tahun 1998 mencapai 24,20 persen, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 15,97 persen pada tahun 2005. Namun, hasil penghitungan tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan 4,2 juta orang menjadi 39,30 juta jiwa. Kenaikan jumlah penduduk miskin tahun 2006 ini dikarenakan kenaikan harga beras dan BBM yang memicu inflasi hingga 17,11 persen.

Krisis dalam berbagai bentuk dan penyebabnya akan terus berulang di masa yang akan datang. Pandemi maupun bencana alam akan terjadi tanpa dapat diprediksi sebelumnya, apalagi Indonesia sebagai salah satu supermarket bencana di dunia. Oleh karena itu sangat perlu membangun kesiapan untuk menjaga tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia. salah satunya dengan perlindungan sosial berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penduduk miskin.

Tidak hanya penduduk miskin, namun juga kelompok hampir miskin dan rentan miskin lainnya perlu dianalisis mendalam berdasarkan karakteristik sosial ekonominya. Hal ini penting supaya ketika terjadi pandemi, bencana, maupun krisis ekonomi secara mendadak maka penyelamatan diutamakan pada kelompok miskin dan hampir miskin ini.

Untuk itu, verifikasi dan validasi penduduk miskin harus rutin dilakukan sebagai database yang kokoh dan antisipasi ketika terjadi krisis secara tiba-tiba. Kebijakan akan bisa cepat diambil tanpa adanya tumpeng tindih data maupun terlewat dalam penerimaan bantuan. Demikian juga keterlambatan penyaluran bantuan dapat dihindarkan sehingga dampak negatif yang dapat menurunkan kesejahteraan penduduk bisa diminimalkan.

Untuk diperkotaan yang mengalami dampak terbesar dalam setiap krisis ekonomi, perlu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memutakhirkan data kependudukan di wilayah setempat. Hal ini penting untuk memetakan kondisi sosial ekonomi penduduk, sehingga ketika terjadi krisis serupa, kebijakan lebih cepat diambil tanpa ada penduduk miskin yang tertinggalkan.

Selain itu sektor pertanian harus diperkuat karena terbukti menjadi tulang punggung saat sektor ekonomi lain tidak mampu bertahan dihantam krisis ekonomi.  Pada krisis 1998 pertumbuhan ekonomi minus 13, 68 persen dengan semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif kecuali pertanian yang masih mampu tumbuh 0,2 persen. Pangan menjadi kebutuhan utama penduduk, terutama di masa krisis ketika semua produsen pangan membatasi ekspor pangannya. Dengan jumlah penduduk 268 juta jiwa, tentunya Indonesia harus mampu memproduksi pangan untuk mencukupi kebutuhan seluruh penduduknya.

Apalagi sektor pertanian ternyata masih menjadi kantung kemiskinan di Indonesia. Sebanyak 49,41 persen rumah tangga miskin di Indonesia manggantungkan hidupnya pada sektor ini. Memberikan perhatian terhadap produktivitas pertanian dan harga komoditas di tingkat petani, akan meningkatkan kesejahteraan petani yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.