#94 Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia

Disrupsi ekonomi yang terjadi saat ini membawa tantangan sekaligus peluang  dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja akibat tutupnya beberapa gerai/usaha dan upaya penyediaan lapangan pekerjaan baru menjadi dua hal yang saling berkejaran seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Tantangan lainnya adalah bagaimana agar penduduk yang telah bekerja memperoleh hasil yang layak dan mencukupi untuk mencapai kesejahteraan.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 mencapai 136,18 juta orang atau meningkat 10,88 juta orang jika dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 125,3 juta orang. Demikian juga pada periode 2009-2014 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 11,56 juta orang. Artinya dalam lima tahun jumlah angkatan kerja di Indonesia bertambah lebih dari 10 juta orang. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang bertambah 2,24 juta orang per tahun.

 

Dalam periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan dari 5,7 persen pada Februari 2014 menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Jumlah pengangguran di Indonesia berjumlah 6,82 juta jiwa (Sakernas, Februari 2019). Meskipun demikian, jumlah tersebut merupakan jumlah yang besar karena lebih banyak dari penduduk Singapura yang berjumlah sekitar 5,6 juta jiwa.

Arus digitalisasi tidak hanya mengubah struktur lapangan usaha saja, namun juga menciptakan peluang pekerjaan baru. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi 5,01 persen masih mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2,29 juta orang dalam satu tahun terakhir. Dibandingkan dengan tahun 2014 silam, pertumbuhan ekonomi saat ini lebih berkualitas dari segi penyerapan tenaga kerja. Lima tahun yang lalu dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,7 juta orang.

Yang diharapkan tentu tidak sekedar tingkat pengangguran menurun, namun yang lebih penting bagaimana agar pekerjaan tersebut mampu memberikan hasil yang layak dan mencukupi untuk mencapai kesejahteraan. Diperlukan analisis situasi ketenagakerjaan di Indonesai agar angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahun mampu memberikan manfaat secara ekonomi nasional sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Hal ini menjadi penting karena ketidakmerataan ekonomi dan ketiadaan lapangan pekerjaan dapat memicu berbagai masalah masalah sosial di masayarakat.

            Dirinci menurut tingkat Pendidikan, sebagian besar penduduk bekerja di Indonesia berpendidikan SD ke bawah (40,51 persen). Sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan dengan rata-rata upah yang diterima oleh lulusan SD ini sebesar 1,814 juta rupiah per bulan. Nilai ini masih dibawah garis kemiskinan untuk rumah tangga miskin yang nilainya sebesar 1,99 juta rupiah per bulan (Susenas Maret 2019). Tidak mengherankan jika kemudian masih banyak penduduk yang miskin meski yang bersangkutan bekerja atau berusaha.

Demikian juga untuk pekerja bebas yang upahnya hanya 1,07 juta rupiah/bulan untuk sektor pertanian, dan 1,64 juta rupiah/bulan untuk sektor non pertanian. Dengan kenyataan tersebut dapat tergambar bahwa bekerja saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Untuk bisa memperoleh pendapatan buruh di atas garis kemiskinan rumah tangga, diperlukan pendidikan minimal SMP/sederajat dengan upah rata-rata 2,063 juta rupiah per bulan.

Dalam lima tahun terakhir peningkatan angkatan kerja di Indonesia terdiri dari lulusan SMK (39,12 persen), lulusan Universitas (37,81 persen), lulusan SMA (36,67 persen), lulusan SMP (13,21 persen), dan lulusan diploma (5,45 persen). Sedangkan angkatan kerja untuk lulusan SD ke bawah mengalami penurunan 33,17 persen. Artinya bahwa tingkat Pendidikan angkatan kerja di Indonesia semakin baik dan.hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Semakin tinggi tingkat Pendidikan berarti kompetensi yang dimiliki oleh pekerja di Indonesia semakin baik sehingga upah yang diperoleh juga semakin layak.

Yang menjadi tantangan ke depan adalah pengangguran di Indonesia masih didominasi oleh penduduk dengan pendidikan tinggi. Dari 6,82 juta pengangguran di Indonesia terdiri 13,13 persen lulusan perguruan tinggi, 8,63 persen lulusan SMK, 6,78 persen lulusan SMA, 5,04 persen lulusan SMP, dan 2,65 persen lulusan SD. Semakin tinggi tingkat pendidikan, justru menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia. Hal ini karena bagi penduduk berpendidikan rendah mereka cenderung tidak memilih-milih pekerjaan dan menerima pekerjaan yang ada. Selain itu penduduk berpendidikan rendah ini sebagian besar berasal dari keluarga yang tidak cukup kuat secara ekonomi, sehingga mereka harus segera bekerja untuk menambah penghasilan keluarga.

Berbeda dengan penduduk yang lulus dari perguruan tinggi, mereka akan lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas dan upah yang diharapkan. Tidak mengherankan jika kemudian ada freshgraduate dari salah satu kampus terbaik negeri ini yang menolak gaji 8 juta per bulan.

Dengan mengetahui struktur Pendidikan angkatan kerja, dapat dirancang strategi bagaimana dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Kompetensi yang mereka miliki harus tersalurkan dalam menciptakan nilai tambah dalam ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Dirinci menurut lapangan pekerjaan utama, penduduk bekerja paling banyak di sektor pertanian (38,11 juta orang), perdagangan (24,47 juta orang), dan industri pengolahan (18,23 juta orang). Namun dalam tiga tahun terakhir mulai terjadi pergeseran struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja baru adalah sektor akomodasi dan penyediaan makan minum (3,16 juta orang), sektor industri pengolahan (1,76 juta orang), dan sektor transportasi (0,49 juta orang). Sedangkan untuk sektor pertanian ada penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak 187,1 ribu orang.

Penurunan tenaga kerja pada sektor pertanian ini tidak terlepas dari rata-rata upah atau penghasilan bersih di sektor pertanian yang hanya 1,49 juta rupiah per bulan. Di antara sektor ekonomi yang lain, upah atau pendapatan bersih di sektor pertanian ini menduduki nominal yang paling kecil. Dengan penghasilan yang masih di bawah garis kemiskinan rumah tangga tersebut tidak mengherankan jika kemudian sektor pertanian menjadi kantong kemiskinan di Indonesia.

Pergeseran dalam penyerapan tenaga kerja tersebut tidak terlepas dari perubahan gaya hidup dan pola konsumsi penduduk Indonesia saat ini. Gaya hidup leisure economy hingga wisata kuliner telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum hingga 5,87 persen pada truwulan 1 2019. Demikian juga dengan industri pengolahan yang masih menjadi penyumbang terbesar PDB RI, dengan pertumbuhan 3,66 persen masih menjadi harapan dalam menyerap tenaga kerja baru.

Kondisi di atas harus disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak harus dipastikan keberlangungannya. Demikian juga dengan sektor yang paling cepat penyerapan tenaga kerjanya, agar terus dipacu dan diberikan berbagai insentif agar lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Tantangan selanjutnya adalah semakin banyak penduduk yang akan tinggal di perkotaan sebagai akibat dari migrasi, pertambahan penduduk alamiah (kelahiran dikurangi kematian), dan berubahnya status kawasan perdesaan menjadi perkotaan. Diperkirakan pada tahun 2025, 60 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Tidak dapat dipungkiri semakin maju sebuah kota, maka semakin banyak angkatan kerja yang melakukan urbanisasi.

Tidak mengherankan jika kemudian pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Meski tingkat kemiskinan di perkotaan lebih rendah namun ketimpangan pengeluaran pendduduk lebih tinggi daripada di perdesaan. Kondisi tidak ideal ini semakin memperberat beban perkotaan dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Diperlukan pembentukan sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perdesaan atau pinggiran agar terjadi pemerataan baik secara ekonomi maupun penduduk/tenaga kerja di Indonesia.

(Dimuat Di Republika, 15 Juli 2019)