Angka kemiskinan Jawa Timur masih betah
bertengger pada level 10,85 persen. Bahkan untuk daerah perdesaan tingkat
kemiskinannya sebesar 15,21 persen jauh di atas perkotaan yang nilainya sebesar
6,97 persen.
Yang
lebih memprihatinkan lagi, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan di
perdesaan mengalami peningkatan dalam setahun terakhir. Indeks kedalaman
kemiskinan meningkat dari 2,862 menjadi 3,043, yang berarti bahwa pengeluaran
penduduk miskin di perdesaan semakin jauh dari garis kemiskinan.
Demikian
juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang meningkat dari 0,769 menjadi
0,871. Hal ini berarti bawah ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin
semakin melebar. Kedua kondisi di atas menyebabkan pengentasan penduduk miskin
semakin sulit. Diperlukan terobosan baru yang tidak biasa untuk mengatasi
kemiskinan di Jawa Timur.
Sebagai
seorang perempuan yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial, Gubernur
Khofifah tentu punya kepekaan dan pengalaman yang lebih dalam mengentaskan
penduduk miskin di Jawa Timur. Salah satu cara untuk mereduksi kemiskinan
adalah dengan memberikan perhatian lebih kepada persoalan di perdesaan dengan
melibatkan lebih banyak perempuan dalam keluarga.
Secara nasional, tidak dapat dipungkiri ada
sebanyak 15,07 persen perempuan berstatus sebagai kepala rumah tangga yang
disebabkan oleh perceraian maupun kematian pasangannya. Bahkan dari seluruh
rumah tangga miskin di Indonesia, ada sebanyak 16,12 persen rumah tangga miskin
yang dikepalai oleh perempuan. Memberikan perhatian kepada perempuan, berarti
telah menyiapkan keberlangsungan hidup untuk keluarga dan negara.
Perempuan secara
fitrahnya mengandung, melahirkan, dan mengasuh anak. Mereka cenderung
menjadi yang terakhir makan, yang paling kecil mengakses layanan kesehatan, dan
secara rutin terjebak dalam tugas domestik yang memakan waktu dan tidak
dibayar. Kondisi inilah yang menjadikan perempuan merupakan pihak yang
paling rentan dalam semua dimensi kemiskinan. Terlebih jika kondisi ideal dalam
keluarga ternyata ada dalam jerat kemiskinan.
Perempuan berperan
besar dalam alokasi pengeluaran rumah tangga miskin. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan di Amerika Latin, bantuan tunai yang disalurkan kepada perempuan
telah terbukti meningkatkan alokasi pengeluaran untuk anak-anak dan berpotensi
mengurangi pengeluaran untuk alkohol dan tembakau.
Bagi Indonesia ini
bisa menjadi sebuah pelajaran, mengingat pengeluaran rokok pada keluarga miskin
menempati urutan kedua terbesar setelah beras. Tidak terkecuali di Jawa Timur,
pengeluaran untuk rokok penduduk miskin perdesaan di Jawa Timur mencapai 10,44
persen atau jauh melampaui pengeluaran untuk sumber protein sederhana seperti
tahu dan tempe yang hanya berkisar 2 persen. Bukan rahasia umum jika konsumsi
rokok dapat menurunkan kualitas kesehatan yang berakibat pada penurunan produktifitas
dalam ekonomi.
Sedangkan konsumsi
terbesar keluarga miskin di Jawa Timur masih berupa beras yaitu sebesar 25,14
persen. Artinya pengeluaran keluarga miskin baru sekedar untuk mengganjal lapar
belum pada taraf peningkatan gizi keluarga. Oeh karena itu, bantuan pangan non
tunai akan lebih baik jika ditingkatkan nominalnya sehingga keluarga miskin akan
menikmati lebih banyak makanan bergizi berupa telur. Disinilah diperlukan peran
pemerintah daerah untuk turut berkontribusi dalam program penyediaan bahan
makanan bergizi.
Investasi pada pemenuhan
gizi keluarga miskin akan bermanfaat dalam peningkatan kualitas kesehatan
sehingga akan meningkatkan produktivitas dalam belajar maupun bekerja. Dengan
kualitas sumber daya manusia yang meningkat, penduduk miskin diharapkan mampu
mandiri sehingga tidak bergantung selamanya pada bantuan sosial
Selain itu, apapun
bentuk bantuan yang sifatnya tunai, bisa disalurkan kepada perempuan. Contoh
program sosial yang penyalurannya sudah melalui perempuan adalah Program
Keluarga Harapan (PKH). Sebuah langkah tepat, jika pada tahun 2019 ini
pemerintah menambah jumlah penerima PKH sekaligus menambah nominalnya.
Pengalihan lebih
banyak sumber daya kepada perempuan akan meningkatkan derajat kapabilitas
perempuan dan anak-anak pada keluarga miskin. Sehingga kelak, anak-anak dari
keluarga miskin ini pun tidak akan mewarisi kemiskinan orang tuanya.
Peringatan hari
perempuan sedunia yang jatuh pada tanggal 8 maret 2019 bisa menjadi momentum
peningkatan peran serta perempuan dalam bernegara. Sebagai gubernur perempuan
pertama Jawa Timur, peran Gubernur Khofifah tentu ditunggu – tunggu banyak pihak.
Jika berhasil, maka tesis Ann Philips (The
Politics of Presence, 1998) yang mengatakan politik untuk kalangan
perempuan bukan hanya sebagai pertarungan ide dan gagasan namun juga kehadiran
yang memberi makna, bisa menemukan pembuktiannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar