#84 Kartu Pra Kerja, dan Kondisi Tenaga Kerja Kita

                  Presiden Joko Widodo telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit dengan berbagai program anti kemiskinannya. Keberhasilan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, hingga Kartu Indonesia Pintar mendorong Presiden untuk berencana meluncurkan Kartu Pra-Kerja bagi pengangguran yang baru lulus sekolah. Rencana ini tentu mengusik rasa keadilan dan kemanusiaan, ketika pada saat yang sama penduduk miskin bekerja keras dengan hasil yang kurang mencukupi kebutuhan hidupnya.

            Ada beberapa hal yang harus dicermati terkait angka ketenagakerjaan di Indonesia sebagai bahan dalam merumuskan rencana kebijakan. Pertama, meski pengangguran hanya 5,34 persen, namun jumlah penduduk yang setengah menganggur mencapai 8,21 juta (6,27 persen) atau lebih banyak dari tingkat pengangguran tadi. Penduduk setengah menganggur ini adalah penduduk yang jam kerjanya kurang dari jam kerja normal, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Belum lagi jika dilihat tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia yang didominasi oleh lulusan SD ke bawah yang mencapai lebih dari 40 persen, diikuti oleh lulusan SMP (18 persen) dan SMA/SMK (11 persen). Dengan pendidikan tenaga kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja Indonesia kurang berkualitas dan sulit untuk bersaing secara global.

#83 Melejitkan Potensi Desa Di Jawa TImur

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas Pemerintah saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita ketiga, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan”. Presiden Joko Widodo bisa bernapas lega di akhir masa jabatan pada periode lima tahun ini. Pasalnya pembangunan desa telah menampakkan hasilnya dengan mengentaskan 6.518 desa tertinggal di Indonesia.

Hasil dari pendataan potensi desa (Podes) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunnan Desa (IPD) tahun 2018 sebesar 59,36 atau mengalami kenaikan 3,65 persen jika dibandingkan dengan IPD tahun 2014. Indeks Pembangunan Desa menunjukkan perbaikan status desa. Untuk Provinsi Jawa Timur, IPD mengalami peningkatan dari 64,55 menjadi 66,88. Dari 8.496 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur, terdapat 1.035 desa mandiri, 6.604 desa berkembang, dan 82 desa tertinggal.