Perbedaan
UMK yang tinggi telah mendorong relokasi industri di beberapa daerah. Tidak
dapat dipungkiri, kabupaten/kota yang perekonomiannya ditopang oleh sektor industri
nilai UMK nya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang perekonomiannya
ditopang oleh sektor ekonomi lainnya. Tingginya nilai UMK di daerah sentra industri
tersebut mengakibatkan beberapa perusahaan melakukan relokasi usahanya ke
daerah lain dengan UMK yang lebih rendah. Kondisi ini jelas akan beperpengaruh
terhadap struktur perekonomian dan ketenagakerjaan.
Jumat, 13 Desember 2019
Jumat, 29 November 2019
#99 Masa Depan Desa
Desa
menjadi masa depan bagi kehidupan bangsa. Ketika perkotaan sudah jenuh tidak
mampu menampung beban di atasnya dan terjadi penurunan kualitas lingkungan dan
hunian, maka desa menjadi tempat yang dicari untuk kualitas hidup yang lebih
baik.
Terlebih
di era teknologi informasi saat ini, ketika pekerjaan tidak mengharuskan tatap
muka antar personilnya, dan jual beli tidak mengharuskan pertemuan antara
penjual dan pembelinya. Kegiatan ekonomi baik barang dan jasa bisa dilakukan
tanpa mengharuskan adanya pertemuan setiap hari.
Jumat, 08 November 2019
#98 Disparitas Kualitas SDM
Dalam
rangka menuju Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil,
dan berkeseinambungan diperlukan percepatan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia(SDM). Dengan adanya kesenjangan kualitas SDM saat ini, untuk
mengatasinya tidak bisa dengan satu progam yang sama. Alih-alih mau peningkatan
kualitas SDM secara merata, yang terjadi justru kesenjangan kualitas SDM bisa semakin
melebar. Oleh karena itu diperlukan identifikasi permasalahan pada setiap
daerah, dari hulu hingga hilirnya, sehingga diperoleh strategi tepat sesuai
kebutuhan.
Selasa, 15 Oktober 2019
#97 Satu Data Kependudukan
Data
penduduk tidak hanya berguna dalam formula penghitungan dana alokasi umum
maupun dana desa. Namun data penduduk diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi
pembangunan manusia dan ekonomi. Kenyataannya masih terdapat perbedaan data
jumlah penduduk antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dengan
Badan Pusat Statistik.
Ditjen
Dukcapil melakukan pendataan penduduk dengan cara registrasi berbasis Nomor
Induk Kependudukan (NIK). Semua peristiwa kependudukan akan direkam sehingga data
penduduk akan termutakhirkan setiap waktu.
Senin, 23 September 2019
#96 Kemiskinan dan Harga Diri
Tidak
ada seorang pun yang ingin dilahirkan dalam kondisi miskin atau dari
keluarga/negara miskin. Pun ketika kemiskinan tersebut direndahkan, akan ada
rasa tidak terima. Apalagi yang menghina adalah warga negara tetangga.
Sebagaimana karakter dalam bertetangga, meski ada kedekatan namun akan selalu
ada persaingan untuk menjadi yang terbaik. Demikian juga meski permintaan maaf
telah dilakukan, namun harga diri sebagai bangsa terlanjur direndahkan.
Seperti
itulah gambaran ketika seorang pengusaha transportasi asal Malaysia yang
menyebut Indonesia sebagai negara miskin. Sangat wajar jika ada warga negara
Indonesia yang tidak terima. Meskipun pada kenyataannya, kemiskinan masih
menjadi masalah yang membelenggu bangsa Indonesia.
Kamis, 05 September 2019
#95 Dinamika Kependudukan
Peringatan
kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dirayakan oleh lebih dari 265 juta
penduduk Indonesia. Setelah 74 tahun merdeka telah terjadi berbagai dinamika penduduk
yang harus dicermati untuk menentukan strategi dalam pembangunan ekonomi maupun
pembangunan manusia sebagaimana yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo
saat ini.
Dalam
pembangunan manusia diperlukan satu data tentang sebaran, karakteristik, dan
variabel kependudukan guna memastikan bahwa upaya yang dilakukan tepat sasaran.
Meski pemerintah telah memiliki satu data kependudukan berdasar NIK, namun
kesadaran penduduk untuk melakukan pemutakhiran data masih rendah. Sebagai
contoh ketika terjadi migrasi, belum semua penduduk melakukan pengurusan
perpindahan alamat. Demikian juga dengan status perkawinan, kematian, agama,
maupun pekerjaan tidak semua dimutakhirkan. Padahal variabel tersebut sangat
penting dalam menentukan arah kebijakan terkait program kependudukan di
Indonesia.
Jumat, 16 Agustus 2019
#94 Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia
Disrupsi ekonomi yang
terjadi saat ini membawa tantangan sekaligus peluang dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia.
Pemutusan hubungan kerja akibat tutupnya beberapa gerai/usaha dan upaya penyediaan
lapangan pekerjaan baru menjadi dua hal yang saling berkejaran seiring dengan
peningkatan jumlah angkatan kerja. Tantangan lainnya adalah bagaimana agar
penduduk yang telah bekerja memperoleh hasil yang layak dan mencukupi untuk
mencapai kesejahteraan.
Jumlah angkatan
kerja pada Februari 2019 mencapai 136,18 juta orang atau meningkat 10,88 juta
orang jika dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 125,3 juta orang. Demikian
juga pada periode 2009-2014 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak
11,56 juta orang. Artinya dalam lima tahun jumlah angkatan kerja di Indonesia
bertambah lebih dari 10 juta orang. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi
periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menyediakan lapangan
pekerjaan bagi angkatan kerja yang bertambah 2,24 juta orang per tahun.
Sabtu, 27 Juli 2019
#93 Anak Dalam Pusaran Kemiskinan
Kondisi
anak Indonesia saat ini masih banyak yang harus diperhatikan. Selain masalah
stunting, anak-anak juga tidak merasa aman dari eksploitasi dan kekerasan seksual
dalam keluarga. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak oleh keluarga inti atau
orang terdekatnya bagaikan fenomena gunung es. Berita tersebut banyak menghiasi
media pada akhir-akhir ini.
Jumat, 05 Juli 2019
#92 Masa Depan Bisnis Retail
Berita
tentang tutupnya 6 gerai Giant di Jakarta menambah catatan suram bisnis ritel
di Indonesia. Setelah pada tahun sebelumnya grup Hero telah menutup 26 gerai Giant
di beberapa wilayah. Belum lagi raksasa ritel yang lebih duluan menutup
gerainya dalam 2 tahun terakhir seperti beberapa gerai Ramayana, beberapa gerai
Matahari Departemen Store, Seven Eeven, Lotus, Central, Centro, dan lain
sebagianya. Penutupan ini tentu berdampak pada nasib karyawan di sejumlah usaha
tersebut. Sebenarnya bagaimana masa depan bisnis ritel di Indonesia? Mengingat
raksasa ritel di tanah air banyak yang berguguran dalam dua tahun terakhir.
Minggu, 23 Juni 2019
#91 Angkutan Udara, Sebuah Kebutuhan
Angkutan
udara menjadi sebuah kebutuhan saat ini sehingga kenaikan tarifnya sangat
memberatkan konsumen. Jumlah penumpang angkutan udara di Indonesia menduduki urutan kelima terbanyak
di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Jepang. Dengan jumlah
penduduk yang besar dan bertambahnya kelas menengah baru di Indonesia, tentu
bisnis penerbangan sangat menjanjikan di negeri ini. Mengingat wilayah Indonesia
dipisahkan oleh lautan sehingga dengan alasan efektifitas, angkutan penerbangan
masih menjadi pilihan bagi masyarakat kelas menengah atas Indonesia.
Jumat, 14 Juni 2019
#90 Urbanisasi Tanpa Operasi Yustisi
Arus mudik Lebaran telah berlalu dan kini menyisakan arus balik yang yang masih terus berjalan. Dalam arus balik ini akan ada pertambahan penduduk yang melakukan urbanisasi untuk memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik. Tidak terkecuali bagi ibu kota Indonesia, Jakarta. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak akan melakukan operasi yustisi karena setiap WNI berhak untuk tinggal dan bekerja di ibu kota negara Indonesia tersebut. Setiap pendatang di Jakarta diwajibkan untuk melapor ke RT/RW setempat. Kebijakan tersebut sontak menimbulkan pro dan kontra.
Kamis, 16 Mei 2019
#89 Mencermati Inflasi Pada Ramadan
Badan
Pusat Statistik mencatat inflasi pada bulan April sebesar 0,44 persen.
Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi lonjakan
yang signifikan Lonjakan inflasi ini didorong oleh inflasi pada bahan makanan
dan inflasi pada kelompok transportasi. Kedua kelompok pengeluaran tersebut
memberikan andil paling besar dalam inflasi April 2019.
Untuk
bahan makanan, kenaikan tertinggi pada subkelompok bumbu-bumbuan yaitu bawang
merah, bawang putih, dan cabai merah. Sedangkan untuk kelompok padi-padian
seperti beras mengalami deflasi (penurunan harga) sebesar 1,15 persen. Untuk
kelompok sandang, sudah mulai terjadi kenaikan harga sehingga mengakibatkan inflasi
0,15 persen. Hal ini sangat wajar karena hari raya idul fitri identik dengan
pakaian dan perlengkapan ibadah yang baru.
Selasa, 16 April 2019
#88 Ujian Sektor Pariwisata
Sektor pariwisata menjadi penyumbang perekonomian Indonesia dengan devisa yang terus meningkat setiap tahun. Terlebih ketika neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit dalam beberapa bulan terakhir, maka sektor pariwisata diharapkan menjadi tulang punggung dalam pengumpulan devisa negara.
Tidak hanya mendorong perekonomian, sektor pariwisata ini juga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Perekonomian Bali misalnya, yang didukung oleh pariwisata mampu menorehkan tingkat kemiskinan nomor dua terendah di Indonesia setelah DKI Jakarta.
#87 Pola Konsumsi Di Era 4.0
Era
revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap dunia bisnis dan pola konsumsi
masyarakat yang berbasis pada teknologi digital. Ada fakta yang menarik dalam pola
konsumsi makanan penduduk Indonesia saat ini. Teknologi digital telah mendorong
penduduk untuk mengkonsumsi makanan jadi yang terus mengalami peningkatan dalam
beberapa tahun terakhir. Bahkan partisipasi penduduk yang mengkonsumsi makanan
dan minuman jadi pada tahun 2018 mencapai 99,29 persen (Susenas, 2018).
Selain
itu proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan jadi juga mengalami peningkatan
setiap tahun. Jika pada tahun 2010 konsumsi makanan jadi sebesar 24,86 persen,
maka pada tahun 2018 telah melonjak menjadi 33,98 persen dari seluruh
pengeluaran makanan penduduk Indonesia (BPS, 2018).
Sabtu, 06 April 2019
#86 Kunci Pertumbuhan Berkualitas
Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan menduduki
peringkat ke 6 Produk Dometik Bruto (PDB) tertinggi di dunia pada tahun 2030. Hal
tersebut tentu membutuhkan syarat dengan mengejar pertumbuhan antara 6-8 persen
per tahun. Meski PDB dan pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur untuk menjadi
negara maju, namun kesejahteraan penduduk harus menjadi tujuan utama dalam
pembangunan yang berkesinambungan.
Terlebih
apabila ukuran yang digunakan untuk melihat kesejahteraan penduduk adalah PDB
per kapita yang bisa jadi hanya mencerminkan kesejahteraan semu. Sebagaimana
diketahui PDB per kapita Indonesia pada tahun 2018 sebesar 56,0 juta rupiah per
tahun atau meningkat 4,1 juta dalam setahun terakhir.
Selasa, 02 April 2019
#85 Pengentasan Kemiskinan Di Tangan Perempuan
Angka kemiskinan Jawa Timur masih betah
bertengger pada level 10,85 persen. Bahkan untuk daerah perdesaan tingkat
kemiskinannya sebesar 15,21 persen jauh di atas perkotaan yang nilainya sebesar
6,97 persen.
Rabu, 20 Maret 2019
#84 Kartu Pra Kerja, dan Kondisi Tenaga Kerja Kita
Presiden Joko Widodo telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit dengan berbagai program anti kemiskinannya. Keberhasilan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, hingga Kartu Indonesia Pintar mendorong Presiden untuk berencana meluncurkan Kartu Pra-Kerja bagi pengangguran yang baru lulus sekolah. Rencana ini tentu mengusik rasa keadilan dan kemanusiaan, ketika pada saat yang sama penduduk miskin bekerja keras dengan hasil yang kurang mencukupi kebutuhan hidupnya.
Ada beberapa hal yang harus dicermati terkait angka ketenagakerjaan di Indonesia sebagai bahan dalam merumuskan rencana kebijakan. Pertama, meski pengangguran hanya 5,34 persen, namun jumlah penduduk yang setengah menganggur mencapai 8,21 juta (6,27 persen) atau lebih banyak dari tingkat pengangguran tadi. Penduduk setengah menganggur ini adalah penduduk yang jam kerjanya kurang dari jam kerja normal, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Belum lagi jika dilihat tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia yang didominasi oleh lulusan SD ke bawah yang mencapai lebih dari 40 persen, diikuti oleh lulusan SMP (18 persen) dan SMA/SMK (11 persen). Dengan pendidikan tenaga kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja Indonesia kurang berkualitas dan sulit untuk bersaing secara global.
Ada beberapa hal yang harus dicermati terkait angka ketenagakerjaan di Indonesia sebagai bahan dalam merumuskan rencana kebijakan. Pertama, meski pengangguran hanya 5,34 persen, namun jumlah penduduk yang setengah menganggur mencapai 8,21 juta (6,27 persen) atau lebih banyak dari tingkat pengangguran tadi. Penduduk setengah menganggur ini adalah penduduk yang jam kerjanya kurang dari jam kerja normal, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Belum lagi jika dilihat tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia yang didominasi oleh lulusan SD ke bawah yang mencapai lebih dari 40 persen, diikuti oleh lulusan SMP (18 persen) dan SMA/SMK (11 persen). Dengan pendidikan tenaga kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja Indonesia kurang berkualitas dan sulit untuk bersaing secara global.
Selasa, 05 Maret 2019
#83 Melejitkan Potensi Desa Di Jawa TImur
Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas
Pemerintah saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita ketiga, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan”. Presiden Joko
Widodo bisa bernapas lega di akhir masa jabatan pada periode lima tahun ini.
Pasalnya pembangunan desa telah menampakkan hasilnya dengan mengentaskan 6.518
desa tertinggal di Indonesia.
Hasil dari pendataan potensi
desa (Podes) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018
menunjukkan bahwa Indeks Pembangunnan Desa (IPD) tahun 2018 sebesar 59,36 atau
mengalami kenaikan 3,65 persen jika dibandingkan dengan IPD tahun 2014. Indeks
Pembangunan Desa menunjukkan perbaikan status desa. Untuk Provinsi Jawa Timur, IPD mengalami peningkatan
dari 64,55 menjadi 66,88. Dari 8.496 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur,
terdapat 1.035 desa mandiri, 6.604 desa berkembang, dan 82 desa tertinggal.
Selasa, 19 Februari 2019
#82 Mengentaskan Kemiskinan Di Perdesaan
Di akhir masa jabatan pada periode pertamanya, Presiden Joko Widodo juga bisa bernapas lega
karena telah berhasil mengentaskan 5.618 desa tertinggal dalam waktu 4 tahun.
Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang meningkat dalam 4 tahun terakhir membuktikan
bahwa prioritas pembangunan dari perdesaan/pinggiran telah memberikan hasil
yang positif. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan
0,28 juta jiwa. Meski jumlah penduduk miskin menurun, namun kemiskinan di perdesaan masih tinggi
yaitu sebesar 13,10 persen (September 2018).
Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun 2014,
indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan di perdesaan mengalami peningkatan. Pada
tahun 2014 indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan sebesar 2,25 dan meningkat
pada tahun 2018 menjadi 2,32. Untuk indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2014
sebesar 0,57 dan meningkat menajdi 0,62 pada tahun 2018. Sedangkan untuk
wilayah perkotaan, indeks keparahan maupun kedalaman kemiskinan mengalami
penurunan dalam empat tahun terakhir. Artinya bahwa kinerja penurunan
kemiskinan di perkotaan lebih efektif dibandingkan dengan perdesaan.
Langganan:
Postingan (Atom)
#138 Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
(Dimuat di Kolom Opini Republika, 25 November 2022) Perekonomian Indonesia mampu tumbuh mengesankan di tengah ancaman resesi global saat i...

-
Setelah postingan sebelumnya tentang drama emak-emak mengejar beasiswa di usia yang tak lagi muda viral (ceileee sok ngartiss ban...
-
Menulis itu bisa karena biasa. Tidak ada rumusnya selain dengan terus menulis. Demikian juga ketika menulis opini. Jika selama ini saya...
-
Pertama kali dihubungi oleh adinda Nurin untuk mengisi acara seminar di grup perempuan BPS menulis, rasanya saya belum memiliki kapasitas...