Memperbaiki Data Beras

PRODUKSI beras nasional hampir selalu menjadi polemik setiap tahun. Produksi beras nasional yang dilaporkan mengalami surplus sejak tahun 2014 kini seolah kembali diuji keakuratannya ketika terjadi bencana yang beruntun mulai dari meletusnya Gunung Agung di Bali hingga banjir dan longsor di beberapa kabupaten di pesisir selatan Pulau Jawa. Harus diakui bahwa data produksi beras memang sangat krusial.Keberadaannya diperlukan guna menjamin ketersediaan pangan dan pengendalian harga terutama ketika terjadi bencana.

Perubahan harga beras sangat sensitif karena pergerakannya akan sangat berpengaruh terhadap inflasi secara umum. Hal ini terjadi karena andil beras dalam pengeluaran rumah tangga sangat besar. Demikian juga bagi penduduk miskin, pengeluaran untuk beras menjadi penyumbang terbesar dalam garis kemiskinan makanan. Kenaikan harga beras akan menaikkan garis kemiskinan sehingga menambah jumlah penduduk miskin.

 Dalam dua bulan terakhir harga beras di tingkat konsumen mengalami kons­traksi, hal ini tercermin pada andil komoditas beras dalam inflasi Bulan November sebesar 0,02 persen. Pe­ningkatan harga beras di tingkat kon­sumen berawal dari meningkatnya harga gabah kering panen di tingkat petani sebesar 1,52 persen dan harga beras di tingkat penggilingan meningkat sebesar 1,79 persen.

 Gejolak yang terjadi pada harga beras ini disinyalir oleh menipisnya stok beras yang berada di tingkat petani, pedagang, dan penggilingan. Menipisnya stok beras terjadi akibat berku­rang­nya luas panen. Pada kondisi normal saja, luas panen di subround 3 (September, Oktober, November, De­sember) setiap tahunnya mengalami penurunan dibanding sub­round sebelum­nya. Apalagi jika ditambah dengan bencana alam yang terjadi seperti pada akhir tahun 2017 ini, tentu hal ini semakin mengu­rangi produksi beras nasional.

 Bergejolaknya harga beras di pasar memang akan dapat diatasi oleh peme­rintah dengan melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga. Namun apa yang akan terjadi jika stok yang ada di pemerintah juga dalam kondisi yang tidak aman. Menurut Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, stok beras di Bulog hingga akhir tahun diperkirakan tinggal 700 ribu ton. Angka ini jauh dari tataran stok ideal yang se­ha­­rusnya yaitu 1,3-2 juta ton. Mengingat saat ini Indonesia tengah diuji dengan musibah bencana alam.

 Berbagai bencana alam tersebut meng­akibatkan puluhan ribu orang hidup dalam pengungsian dan membutuhkan bahan makanan terutama beras. Selain meng­akibatkan penduduknya mengungsi, bencana yang tengah terjadi juga mengakibatkan ratusan hektar lahan pertanian mengalami kerusakan sehingga tidak memungkinkan untuk panen. Dengan demikian kebutuhan beras penduduk yang terdampak bencana mutlak tergantung dari cadangan beras pemerintah.

Tentu kondisi yang demikian menguji kesiapan pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan bahkan ketika bencana terjadi. Diperlukan data yang akurat terkait dengan produksi beras nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia.

 Produksi beras yang diklaim menga­lami surplus sejak tahun 2014 hingga kinipun masih menyisakan polemik dan keraguan. Hal ini dikarenakan jika produksi beras dikurangi kebutuhan beras nasional 2,6 juta ton per bulan, secara perhitungan masih menyisakan surplus yang besar namun diragukan keberadaan­nya. Selain itu yang terjadi di lapangan justru harga beras mengalami kenaikan dan cadangan beras di Bulog juga tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

Data produksi beras selama ini di­peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Per­tanian. BPS bertanggungjawab terhadap penghitungan produktifitas gabah, sedangkan Kementerian Pertanian bertanggungjawab terhadap laporan luas panen setiap bulan. Menjawab keraguan publik, BPS telah mengupayakan perbaikan data beras melalui survei luas lahan dan luas panen. Survei ini untuk mengukur selisih antara luas panen menurut pengakuan petani dengan luas panen hasil pengukuran dengan meng­gunakan Global Positioning System (GPS).

 Demikian juga untuk mengidentifikasi keberadaan surplus beras, BPS kembali melakukan survei kajian cadangan beras pada tahun 2015 yang hasilnya bahwa stok beras yang ada di masyarakat (rumah tangga tani, penggilingan, pedagang, rumah makan/restoran, dan Perum Bulog) tidak sesuai dengan surplus beras hasil produksi.

 Tidak berhenti sampai disitu, dalam rangka memperbaiki data beras Kantor Staf Presiden (KSP) telah menunjuk BPS untuk menghasilkan data produksi padi yang lebih akurat. Data ini sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah secara tepat terkait cadangan beras pemerintah, impor beras, dan stabilisasi harga beras.

 Atas amanat dari KSP tersebut, BPS bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan penghitungan luas panen berbasis teknologi. Jika selama ini luas panen dihitung berdasarkan eye estimate (padangan mata) maka mulai tahun 2018 penghitungan luas panen dilakukan dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). Metode KSA sebelumnya telah diujicobakan di seluruh Provinsi di Pulau Jawa kecuali DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan ada­nya perbedaan antara penghitungan luas panen melalui KSA dengan laporan luas panen dari Dinas Pertanian di daerah.

 Metode KSA memanfaatkan teknologi digital dan peng­hitungan statistik se­hingga tingkat akurasinya dapat diper­tang­gung­jawabkan secara ilmiah. KSA mengintegregasikan data spasial dan data lapangan menggunakan teknologi ko­munikasi digital yang lebih objektif se­hingga hasilnya sesuai kondisi di lapa­ngan.

 Dengan berbagai upaya ini diharapkan akurasi data beras dapat dipertanggung jawabkan dan polemik yang telah terjadi bertahun-tahun ini tidak berlanjut. Pada akhirnya, dengan tersedianya data pro­duksi beras yang akurat akan memu­dahkan bagi pemerintah dalam me­ngam­bil kebijakan guna menjaga keter­sediaan stok beras dalam tataran yang ideal. Ketersediaan stok beras sangat penting untuk menjamin kebutuhan pangan pen­duduk dalam kondisi bencana sekalipun. Ketersediaan stok beras yang ideal juga diperlukan untuk menjamin stabilitas harga beras di pasar sehingga tidak memperburuk kondisi ekonomi masya­rakat.