Angka Ketenagakerjaan Banten

            Ditengah penolakan terhadap pemberlakuan PP No.78 Tahun 2015 tentang pengaturan kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP), Badan Pusat Statistik merilis angka pertumbuhan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Banten yang layak kita cermati. Sebagaimana diketahui bahwa formula baru UMP memasukkan angka pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi dalam menghitung kenaikannya.

            Keberhasilan pemerintah Propinsi Banten dalam memacu pertumbuhan ekonomi hingga 5,35 persen pada triwulan III tahun 2016 telah menambah penyerapan tenaga kerja hingga 263 ribu tenaga kerja dalam setahun terakhir. Artinya setiap pertumbuhan ekonomi di Banten sebesar 1 persen akan menyerap tenaga kerja baru sebanyak 49.159 orang.  Rasio penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi ini masih jauh dibawah rasio penyerapan tenaga kerja nasional. Karena secara nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menambah penyerapan tenaga kerja sebanyak 715.140 orang.  

Capaian Banten yang mampu menurunkan jumlah pengangguran hingga 11 ribu orang dalam setahun terakhir sehingga menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 9,55 persen menjadi 8,92 persen pada kondisi Agustus 2016 patut diapresiasi. Namun demikian tingkat pengangguran Banten ini masih jauh diatas tingkat pengangguran nasional yang nilainya 5,61 persen. Apakah yang menyebabkan demikian? Sedangkan perekonomian Banten berperan 6,93 persen dalam perekonomian di Pulau Jawa, dan menyumbang 4,09 persen terhadap perekonomian nasional. Apakah tenaga kerja yang terserap setiap tahun bukan merupakan penduduk  Banten itu sendiri?

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan industri di Banten ibarat magnet bagi angkatan kerja di luar Banten. Dengan berbekal pendidikan dan ketrampilan yang cukup mereka berani bersaing di pasar tenaga kerja. Sehingga angkatan kerja Banten yang hanya mengandalkan pendidikan seadanya dan ketrampilan yang pas-pasan tidak akan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar Banten. Maka sudah menjadi suatu keharusan bagi angkatan kerja di Banten untuk memiliki ketrampilan dengan sertifikasi kompetensi sebagai salah satu syarat untuk memasuki persaingan dalam pasar tenaga kerja.

            Pertumbuhan ekonomi Banten yang berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional mampu menggerakkan seluruh sektor perekonomian dan mampu menyerap tenaga kerja hampir di semua sektor usaha. Namun hal yang sangat aneh terjadi pada sektor industri pengolahan. Padahal industri pengolahan merupakan sektor yang paling dominan dalam menopang perekonomian Banten.  Dengan kontribusinya sebesar 32,40 persen dan pertumbuhan ekonominya sebesar 3,31 persen, sektor industri justru mengalami  penurunan jumlah tenaga kerja. Dalam setahun terkahir terjadi penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor industri sebesar 81 ribu orang. Artinya setiap pertumbuhan sektor  industri sebesar 1 persen akan dibarengi dengan pengurangan jumlah tenaga kerja sebanyak 24.472 orang. Dengan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi yang masuk pada sektor industri merupakan investasi padat modal yang memanfaatkan teknologi tinggi, bukan investasi padat karya yang akan menyerap tenaga kerja baru.

            Perhatian Serius Bagi Buruh

            Tidak dapat dipungkiri bahwa industri pengolahan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Propinsi Banten setelah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa. Ada sebanyak 1.117.000 tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor industri di Banten. Sehingga fluktuasi atau perkembangan ekonomi pada sektor industri akan berpengaruh besar terhadap masalah ketenagakerjaan di Banten. Apalagi setelah kita cermati, bahwa pertumbuhan yang terjadi pada sektor industri tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja baru, namun justru terjadi penurunan jumlah tenaga kerja. Sehingga hal ini harus menjadi kewaspadaan bagi pekerja di Banten khususnya yang bekerja pada sektor industri.

Ditengah gelombang tuntutan kenaikan UMP dan penolakan pemberlakuan PP Nomor 78 Tahun 2015, apabila tidak disikapi dengan bijak, maka hal ini justru bisa menjadi bumerang bagi buruh itu sendiri. Karena bagi sektor industri di Banten, untuk meningkatkan produktifitas lebih efisien dengan menambah investasi padat modal dan berteknologi tinggi daripada dengan menambah jumlah tenaga kerja. Sehingga dalam jangka panjang, penggunaan tenaga kerja di sektor industri akan berkurang dan akan tergantikan oleh penggunaan teknologi mesin.

Hal yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah adalah jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan tiap tahun harus dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja yang baru. Pada tahun ini saja jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 253 ribu orang. Bisa dibayangkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahun, sedangkan penyerapan angkatan kerjanya lambat, maka dalam jangka panjang hal ini justru akan semakin meningkatkan angka pengangguran di Banten. Padahal dengan meningkatnya pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kerawanan sosial, hingga kejahatan yang mengganggu stabilitas regional.

Untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Banten, kehadiran pemerintah mutlak diperlukan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi hendaknya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di semua sektor usaha sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Diperlukan peran pemerintah dalam bentuk regulasi ketenegakerjaan yang melindungi tenaga kerja dan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan/skills bagi angkatan kerja. Pelatihan yang bukan lagi asal terlaksana dan menghabiskan anggaran, namun pelatihan yang mampu melihat peluang dan permintaan pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang. Sehingga permasalahan ketenagakerjaan di Banten bisa teratasi seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dimuat di harian Kabar Banten, 9 November 2016