Korupsi Dan Partisipasi Publik Perempuan

Pada akhir tahun 2016 kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten di Jawa Tengah. Penangkapan ini semakin menambah daftar politisi perempuan yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. Padahal dengan terpilihnya kepala daerah perempuan selain meningkatkan hak dan ruang bagi perempuan dalam berpolitik sehingga menjadi sama dengan laki-laki juga diharapkan mampu memperbaiki citra politisi dan mampu mengurangi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut Robert Klitgaard, Pengertian Korupsi adalah suatu tingkah laku yang meyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi

Masalah korupsi di Indonesia ibarat penyakit dalam yang akut, yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu, perlu didukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Agar berhasil, pemberantasan korupsi perlu melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa dengan tidak memberikan peluang dan kesempatan bagi siapapun untuk melakukan korupsi. Disamping itu juga mendukung langkah pemerintah dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.

Pada tahun 2015 peringkat Indonesia pada indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparency International mengalami kenaikan menjadi 88 dari 175 negara setelah pada tahun sebelumnya pada peringkat 107. Angka ini masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Sedangkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2015 sebesar 3,59 (dalam kategori “Anti Korupsi”) dalam skala 0 sampai 5. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2014 (3,61) namun masih lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2012 (3,55). Indeks perilaku Anti Korupsi (IPAK) dihitung melalui Survei Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. SPAK ditujukan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilkau korupsi dengan menggunakan indeks anti korupsi dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan, pemerasan, dan nepotisme.

Kasus korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat publik laki-laki namun juga pada pejabat publik atau politisi perempuan. Tidak dapat dipungkiri, di era globalisasi seperti sekarang banyak perempuan yang beraktifitas di ruang publik. Ditengah isu kesetaraan gender dan keadilan gender, banyak kaum perempuan yang mempunyai kesempatan dan peluang lebih besar untuk berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan. Hal ini didukung oleh capaian pendidikan perempuan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2015 nilai IPM untuk perempuan di Indonesia sebesar 66,98 atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan IPM untuk perempuan pada tahun 2014 yang nilainya sebesar 66,27. Sedangkan salah satu alat ukur untuk mengukur peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik dengan menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Pada tahun 2015 IPG Indonesia sebesar 70,83 atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang nilainya sebesar 70,68.

Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) capaian pendidikan untuk perempuan di semua jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan untuk jenjang SMP pada tahun 2009 sebesar 68,12 persen dan  meningkat menjadi 79,54 persen pada tahun 2015. Sedangkan untuk jenjang SMA angka APM pada tahun 2009 sebesar 44,20 persen dan mengalami peningkatan menjadi 60,77 persen pada tahun 2015. Dengan meningkatnya jenjang pendidikan ini menjadikan kesempatan kerja bagi perempuan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) BPS mencatat terjadi peningkatan angka partisipasi angkatan kerja perempuan dalam 10 tahun terakhir, dari 49,23 persen pada tahun 2004 menjadi 50,22 persen pada tahun 2014. Demikian juga untuk keterlibatan perempuan di pemerintahan juga mengalami peningkatan dari 46,49 persen pada tahun 2010 menjadi hampir 50 persen pada tahun 2015. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik. Sedangkan untuk kepala daerah perempuan yang menang dalam pilkada serentak pada tahun 2015 mencapai 46 orang. Satu hal yang tidak boleh terlupakan bagi perempuan yang aktif di sektor publik adalah menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu bagi putra putrinya. Bagaimanapun peran sebagai seorang istri dan seorang ibu adalah peran yang pertama dan utama sebelum menjadi yang lainnya. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara peran perempuan di sektor publik dan sektor domestik. Kesuksesan seorang perempuan di dalam rumah tangga akan mampu membawa kesuksesan bagi dirinya di luar rumah.

Capaian besar bagi perempuan dalam berpartisipasi pada sektor publik ini hendaknya dimanfaatkan sebagai peluang untuk turut serta membangun bangsa sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Apapun peran publik yang diambil oleh perempuan maupun laki-laki hendaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Terlebih lagi bagi perempuan yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif, seharusnya mampu memberikan kontribusi positif dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan menuju Bangsa Indonesia yang lebih baik.

Dimuat di harian Satelit News, 26 januari 2017