Pada akhir tahun 2016 kemarin,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati
Klaten di Jawa Tengah. Penangkapan ini semakin menambah daftar politisi
perempuan yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. Padahal dengan terpilihnya
kepala daerah perempuan selain meningkatkan hak dan ruang bagi perempuan dalam
berpolitik sehingga menjadi sama dengan laki-laki juga diharapkan mampu
memperbaiki citra politisi dan mampu mengurangi kasus korupsi yang terjadi di
Indonesia.
Jumat, 27 Januari 2017
Sabtu, 14 Januari 2017
Disparitas UMK dan Relokasi Industri
Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan
besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku mulai tanggal 1 Januari
2017. Penetapan UMK ini menimbulkan protes ketidakpuasan dari buruh karena
tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja lajang. Selain menyisakan
ketidakpuasan dan tuntutan pencabutan PP No.58 Tahun 2015, penetapan UMK tahun
inipun menyisakan kesenjangan yang semakin lebar antar Kabupaten/Kota di
seluruh Indonesia.
Langganan:
Postingan (Atom)
#138 Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
(Dimuat di Kolom Opini Republika, 25 November 2022) Perekonomian Indonesia mampu tumbuh mengesankan di tengah ancaman resesi global saat i...

-
Setelah postingan sebelumnya tentang drama emak-emak mengejar beasiswa di usia yang tak lagi muda viral (ceileee sok ngartiss ban...
-
Menulis itu bisa karena biasa. Tidak ada rumusnya selain dengan terus menulis. Demikian juga ketika menulis opini. Jika selama ini saya...
-
Pertama kali dihubungi oleh adinda Nurin untuk mengisi acara seminar di grup perempuan BPS menulis, rasanya saya belum memiliki kapasitas...