Halaman

Jumat, 08 Desember 2017

Padat Karya Cash Bersyarat


(Dimuat Di Koran Tangsel Pos, Tanggal 8 Desember 2017)
Untuk mengatasi stagnasi pengangguran sekaligus mengurangi kemiskinan, mulai tahun 2018 Presiden Joko Widodo akan menggulirkan program padat karya cash. Program ini bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan daya beli terutama penduduk miskin di perdesaan. Selain permasalahan daya beli, hal yang perlu dicermati lainnya adalah pola konsumsi penduduk miskin yang sangat memprihatinkan. Hal ini tercermin pada konsumsi rokok yang menempati urutan kedua terbesar setelah beras. Mungkinkah dalam program padat karya cash nanti ditambahkan syarat untuk tidak merokok selama bekerja?

Selasa, 21 November 2017

Dibalik Asap Rokok Si Miskin


(Dimuat di Koran Kabar Banten, 21 November 2017)
Pekatnya asap rokok penduduk miskin seolah menjadi gambaran betapa rumitnya keterkaitan antara rokok dan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari total penduduk Indonesia.  Jumlah ini bisa jadi semakin sulit dikeluarkan dari lingkaran kemiskinan jika melihat pola konsumsi penduduk miskin yang sangat memprihatinkan. Hal ini tercermin dari belanja rokok yang masih menjadi pengeluaran terbesar kedua setelah beras. Padahal angka penderita gizi buruk dan stunting pada keluarga miskin masih tinggi.

Jumat, 17 November 2017

Revitalisasi Kawasan Kumuh Menguntungkan Siapa?

Salah satu program dan janji pasangan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah membangun pemukiman kumuh tanpa menggusur. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk tanpa menjauhkan mereka dari pekerjaan atau sumber pendapatannya. Namun ada satu hal yang harus dipikirkan tentang pembangunan kawasan kumuh ini apabila penghuni kawasan tersebut ternyata hanya menyewa dan bukan milik sendiri. Bisa jadi dengan pembangunan kawasan kumuh ini hanya akan menguntungkan pemilik kontrakan dan menyengsarakan penyewa karena adanya kenaikan sewa rumah.

Rabu, 15 November 2017

JALAN TOL DAN EKONOMI KERAKYATAN


(Dimuat di Harian Analisa, 15 November 2017)
       
Jalan tol sebagai salah satu program unggulan pembangunan infrastruktur pemerintah telah terbukti mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian. Tidak terkecuali jalan tol trans Jawa yang akan menggantikan jalur nasional dari Anyer hingga Banyuwangi. Harus diakui, keberadaan jalur nasional selama ini telah menjadi tempat usaha dan sumber pendapatan bagi ratusan ribu masyarakat sekitar. Dengan dibangunnya jalan tol trans Jawa, bagaimana dengan nasib ribuan usaha mikro kecil di sepanjang jalur nasional tersebut?

Senin, 13 November 2017

Stagnasi Angka Pengangguran Banten

Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan 3 tahun 2017 sebesar 5,62 persen dan jauh melampui pertumbuhan ekonomi nasional yang nilainya sebesar 5,06 persen. Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan ini belum mampu mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Bahkan pada kondisi Agustus 2017 tingkat pengangguran terbuka di Banten mencapai 9,28 persen dan menempati urutan kedua tertinggi di indonesia. Apakah ada yang salah sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mampu menyerap tenaga kerja di Banten?

Rabu, 18 Oktober 2017

Kenaikan UMK ditengah Lesunya Daya Beli



Dimuat Di Koran Satelitnews

Upah Minimum Kabupaten (UMK) telah disahkan oleh Gubernur Banten dengan kenaikan sebesar 8,71 persen. Kenaikan ini sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 dengan memasukkan komponen inflasi nasional 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 4,99 persen. Selalu menjadi polemik setiap tahun manakala pihak buruh tidak menerima kenaikan UMK tersebut karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

Senin, 02 Oktober 2017

Jalan Panjang Menyejahterakan Petani


Dimuat Di Harian Analisa, 2 Oktober 2017
Petani dan kesejahteraan. Dua kata yang hingga saat ini seolah sulit untuk bersatu. Kondisi terakhir, berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan BPS, hampir separuh penduduk miskin di Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Padahal di  pundak merekalah harapan untuk mencapai swasembada pangan disematkan. Apalagi, ada sebanyak 39,68 juta orang tenaga kerja di Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, baik itu sebagai petani maupun buruh tani. Hal ini berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Bulan Februari 2017.

Kamis, 14 September 2017

Ekonomi Digital dan Matinya Usaha Konvensional


(Dimuat Di Koran Analisa, Tanggal 14 September 2017)
Dalam pekan ini dunia retail Indonesia dikejutkan dengan rencana tutupnya delapan gerai Ramayana di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu juga laporan tentang sepinya pengunjung pada banyak toko di berbagai pusat perbelanjaan seperti Glodok dan Mangga Dua. Apakah fenomena ini semakin mengaminkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia tengah menurun sehingga mengakibatkan tutupnya banyak toko retail di Indonesia?

Senin, 28 Agustus 2017

Daya Beli Yang Tertukar


Dalam semingggu terakhir banyak diberitakan di media tentang penurunan daya beli konsumen di Indonesia. Hal ini berdasarkan pengakuan dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang mengatakan bahwa penjualan yang dicapai anggotanya pada semester pertama 2017 turun sebanyak 20 persen. Namun dari beberapa indikator makro ekonomi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga dan tidak mengalami penurunan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan dua 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen. Demikian juga dengan laju inflasi dari Januari hingga Juli berada dalam tataran ideal yaitu sebesar 2,6 persen.

Rabu, 23 Agustus 2017

Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi



Kemiskinan adalah sebuah permasalahan sosial yang hampir selalu melekat sebagai atribut bagi negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga tidak mengherankan setiap periode pemerintahan selalu memprioritaskan program untuk mengurangi angka kemiskinan. Demikian juga dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda dalam nawacita. Meski dalam kenyataannya dalam 3 tahun pemerintahannya jumlah penduduk miskin justru justru mengalami peningkatan dari 27,73 juta pada September 2014 menjadi 27,77 juta jiwa pada kondisi Maret 2017.

Senin, 10 Juli 2017

Peranan Media Dalam Mendongkrak Pariwisata


Masih segar dalam ingatan kita ketika Raja Salman berkunjung ke Indonesia. Hampir seluruh media nasional memberitakan kunjungannya termasuk perjalanan wisata rombongan kerajaan tersebut ke Pulau Dewata, Bali. Hal yang sama juga terjadi pada kunjungan wisata mantan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia yang meliputi Bali, Yogyakarta, dan Jakarta. Pemberitaan media yang sangat masif tersebut merupakan ajang promosi bagi destinasi wisata Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Minggu, 09 Juli 2017

Anomali Lebaran 2017




Lebaran pada tahun 2017 seolah tidak ada yang berubah jika dibandingkan dengan lebaran pada tahun-tahun sebelumnya. Kemacetan di jalan raya yang menyuguhkan pagelaran kendaraan yang mengular, hingga kenaikan harga barang konsumsi seolah menjadi rutinitas tahunan yang selalu terjadi. Namun ada satu hal yang seolah baru terjadi pada bulan Ramadan hingga lebaran kali ini yaitu menurunnya penjualan ritel/eceran barang kebutuhan rumah tangga. Hal ini diakui oleh ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey, bahwa ada penurunan penjualan hampir semua barang jika dibandingkan dengan musim lebaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Sabtu, 03 Juni 2017

Mengatasi Ketimpangan, Mengentaskan Kemiskinan



Keberhasilan pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen pada tahun 2016 atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 4,88 persen patut diapresiasi. Meski pertumbuhan ekonomi ini dibawah target pemerintah, namun harus diakui bahwa pertumbuhan ini mampu mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia dalam setahun terakhir. Namun demikian apakah keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia?

Jumat, 26 Mei 2017

Peran Penting UMK di Indonesia


Small is beautifull. Mungkin ini ungkapan yang pas untuk menggambarkan keberadaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia. UMK yang saat ini berjumlah 26,71 juta unit usaha atau 98,33 persen dari seluruh jumlah usaha yang ada di Indonesia telah mampu memberikan banyak manfaat bagi rakyat Indonesia. Meski secara perekonomian nasional peran UMK ini sangat kecil dalam membentuk Produk Domestik Bruto, namun keberadaannya telah turut serta menggerakkan roda ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Minggu, 21 Mei 2017

Gubernur Baru, Harapan Baru


         Provinsi Banten baru saja memiliki pemimpin baru hasil pilkada serentak pada Bulan Februari 2017. Gubernur baru yang merupakan pilihan dari sebagian besar masyarakat Banten ini harapannya mampu memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Banten di masa yang akan datang.

Selasa, 16 Mei 2017

Inflasi jelang Ramadan



Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, bulan suci Ramadhan tentu menjadi momen yang ditunggu oleh sebagian besar masyarakat. Bulan suci nan mulia dimana seluruh umat muslim berpuasa dan banyak beramal ibadah karena dilipatgandakan pahalanya.

Jumat, 17 Februari 2017

Mengatasi Ketimpangan


Keberhasilan Provinsi Banten dalam memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26 persen pada tahun 2016 dan berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional patut diapresiasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,40 persen maka pertumbuhan ekonomi ini mengalami sedikit perlambatan yang disebabkan oleh pertumbuhan negatif pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meski demikian harus diakui bahwa pertumbuhan ini mampu mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Banten dalam setahun terakhir. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Banten?

Kamis, 09 Februari 2017

Kapan Petani Bisa Sejahtera


Dalam beberapa bulan terakhir masyarakat Indonesia disuguhi oleh lonjakan harga komoditas pangan terutama harga cabai rawit merah yang masih berada diatas Rp.120.000,- per kilogram hingga akhir bulan Januari 2017 ini. Tingginya harga cabai rawit ini ditengarai karena sedikitnya pasokan sebagai akibat dari cuaca buruk yang berpengaruh terhadap produksi cabai di tingkat petani. Peningkatan harga cabai ini sangat memberatkan bagi konsumen, bahkan lonjakan harga cabai ini paling dominan dalam memberikan andil terhadap inflasi Bulan Januari 2017 yaitu sebesar 0,10 persen.  

Minggu, 05 Februari 2017

PR Besar Ketenagakerjaan Kita


Masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan berita tenggelamnya Kapal di perairan Tanjung Rhu, Johor Malaysia pada Hari Senin 23/01/2017. Kapal tersebut diduga mengangkut TKI ilegal yang akan memasuki Malaysia. Hingga Kamis 26/01/2017, jumlah korban meningal yang ditemukan berjumlah 18 orang. Peristiwa ini sekaligus menambah panjang daftar kecelakaan kapal pengangkut TKI ilegal setelah sebelumnya pada 2 November 2016 yang menewaskan 54 korban jiwa dalam perjalanannya dari Johor menuju Batam.

Jumat, 27 Januari 2017

Korupsi Dan Partisipasi Publik Perempuan


Pada akhir tahun 2016 kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten di Jawa Tengah. Penangkapan ini semakin menambah daftar politisi perempuan yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. Padahal dengan terpilihnya kepala daerah perempuan selain meningkatkan hak dan ruang bagi perempuan dalam berpolitik sehingga menjadi sama dengan laki-laki juga diharapkan mampu memperbaiki citra politisi dan mampu mengurangi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Sabtu, 14 Januari 2017

Disparitas UMK dan Relokasi Industri

Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017. Penetapan UMK ini menimbulkan protes ketidakpuasan dari buruh karena tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja lajang. Selain menyisakan ketidakpuasan dan tuntutan pencabutan PP No.58 Tahun 2015, penetapan UMK tahun inipun menyisakan kesenjangan yang semakin lebar antar Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

#139 Kemiskinan Dalam Tekanan Inflasi

Tren penurunan jumlah penduduk miskin pasca pandemi sedikit terganggu dengan lonjakan inflasi yang terjadi pada akhir tahun 2022. Hal ini di...