Mencermati Angka Ketenagakerjaan Kita

Keberhasilan pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2016 hingga 5,02 persen ditengah penghematan anggaran belanja negara patut diapresiai. Dari sisi ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada semua sektor tersebut telah mampu menyerap angkatan kerja baru sebanyak 3,59 juta orang dan menurunkan jumlah pengangguran sebanyak 530 ribu orang dalam satu tahun terakhir. Hal ini berarti bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen mampu menyerap angkatan kerja baru sebanyak 715.140 orang.

Namun hal yang mengejutkan terjadi pada sektor konstruksi. Ketika hampir semua sektor ekonomi mampu menyerap angkatan kerja baru, sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 6,56 persen justru mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak 230 ribu orang. Kegagalan sektor konstruksi dalam menyerap tenaga kerja ini menyiratkan sebuah pertanyaan. Apakah ini merupakan imbas dari desas desus yang selama ini beredar tentang pinjaman bilateral dari luar negeri? Karena seperti diketahui bahwa pinjaman bilateral sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dan dalam perjanjian tersebut juga mensyaratkan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh perusahaan asing dan pekerja yang melakukan juga berasal dari luar negeri. Tidak hanya pekerja untuk pekerjaan yang sifatnya manajerial namun juga untuk pekerjaan kasar pun dibawa dari negara asal investor.

Jika desas desus itu benar maka diperlukan pengaturan kebijakan tentang pengendalian TKA yang masuk beserta investasi tersebut agar tidak berdampak buruk pada penyerapan tenaga kerja domestik. Masuknya investasi asing bagi Indonesia di tengah anggaran pendapatan negara yang defisit merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi tanpa pengaturan kebijakan, tenaga kerja domestik akan tersingkir yang pada akhirnya akan meningkatkan pengangguran dan menimbulkan banyak masalah sosial baru di masyarakat.

Dari jumlah pengangguran yang mencapai 7,03 juta ada sebanyak 606.689 orang yang hanya berpendidikan SMP kebawah. Sedangkan sektor konstruksi yang paling mungkin menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah tersebut ternyata malah mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja meski sektor tersebut mengalami pertumbuhan.

Penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor konstruksi ini semakin mengkonfirmasi tentang banyaknya berita di media tentang TKA ilegal yang tertangkap di berbagai proyek infrastruktur di Indonesia hingga yang terbaru tentang WNA ilegal yang bercocok tanam cabai di Suka Makmur, Bogor. Kasus TKA ilegal ini seperti fenomena gunung es, mereka yang datang secara ilegal bisa jadi jumlahnya lebih banyak dari yang terungkap selama ini. Apakah ini ada hubungannya juga dengan kebijakan bebas visa terhadap turis asing dari 169 negara yang menjadi pintu masuk bagi TKA ilegal?

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah wisatawan mancanegara pada tahun ini mengalami lonjakan yang luar biasa. Bahkan pada bulan Juli hingga September kunjungan wisman lebih dari 1 juta orang/bulan. Sampai dengan Bulan September 2016, jumlah kunjungan wisman mencapai 8.362.963 orang atau mengalami peningkatan 8,51 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2015. Jika pada tahun-tahun sebelumnya wisatawan asal Singapura, Malaysia, dan Australia mendominasi kunjungan wisman ke Indonesia, maka pada tahun 2016 ini wisman asal China yang paling banyak dengan jumlah 14,24 persen dari seluruh kunjungan, disusul wisman Singapura, Malaysia, dan Australia.

Apabila lonjakan wisman ini ada korelasi dengan banyaknya TKA ilegal yang tertangkap, maka perlu dievaluasi kembali kebijakan bebas visa tersebut. Betul bahwa meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia, karena akan menggerakkan denyut perekonomian di Indonesia. Namun juga perlu dipikirkan dampak buruk dari masuknya TKA ilegal ini, apalagi ditengah tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia.

Masuknya TKA ilegal ini semakin menambah berat masalah ketenagakerjaan kita. Ditengah kurangnya lapangan pekerjaan dalam negeri hingga mengakibatkan banyak anak bangsa yang mempertaruhkan hidupnya dengan menjadi TKI ilegal di luar negeri. Sebuah ironi yang menyayat hati. Cukuplah peristiwa tenggelamnya kapal motor (2/11/2016) yang menewaskan 54 TKI ilegal menjadi pelajaran penting bagi negeri ini. Betapa masalah ketenagakerjaan kita memerlukan penanganan segera.

Kehadiran pemerintah mutlak diperlukan dalam bentuk regulasi ketenagakerjaan dan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan usaha bagi 3,06 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya. Pelatihan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan strategi pemasaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini. Harapannya selain angka pengangguran dapat ditekan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa merata dan meningkat untuk masa yang akan datang.

 Dimuat di harian Bali Post, 10 Desember 2016