Senin, 28 September 2015

Ketika Angka Kemiskinan di Pedesaan Meningkat



Dimuat di harian Radar Banten, 26 september 2015

Kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup serius menyangkut kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makanan dan non makanan seperti sandang, perumahan, kesehatan dasar, pendidikan dasar, dan lain-lain. Kemiskinan tidak hanya merupakan masalah ekonomi, namun juga erat kaitannya dengan permasalahan sosial. Sehingga tidak mengherankan jika PBB menginisiasi MDGS (Milenium Development Goal’s) sebagai sinyal dan kesadaran bersama (common sense) bahwa kemiskinan harus dientaskan. Kemiskinan juga seolah menjadi atribut yang selalu melekat bagi negara dunia ketiga seperti Negara Indonesia. Di Indonesia, angka kemiskinan selalu menjadi angka yang dinantikan dan menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan maupun diperdebatkan, karena menyangkut tentang capaian kinerja dan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan. Meskipun sebagian besar negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan perkembangan teknologi, namun di balik kesuksesan dalam konteks fisik material tersebut muncul  masalah kemanusiaan berupa kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Pada saat yang bersamaan terjadi pula peningkatan dalam ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Kemiskinan semakin menjadi masalah yang serius karena adanya kecenderungan negara berkembang mengutamakan program pembangunan ekonomi yang berskala makro, tanpa memerhatikan kondisi riil secara menyeluruh di daerah pedesaan secara mikro.
Pada tanggal 15 September 2015, Badan Pusat statistik merilis angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2015 sebesar 11,22 persen atau meningkat dibandingkan dengan angka kemiskinan bulan September 2014 yang nilainya sebesar 10,96 persen. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini juga terjadi di Propinsi Banten. Pada bulan Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Propinsi Banten sebanyak 702,40 ribu jiwa atau 5,90 persen dari jumlah penduduk di Propinsi Banten. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 53,21 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2015 yang jumlahnya sebesar 649,19 ribu orang atau  5,51 persen dari jumlah penduduk.
Kemiskinan ini terjadi tidak hanya di kota besar namun juga terjadi di pedesaaan. Bahkan dalam kurun waktu September-Maret 2015 laju kenaikan jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Di Propinsi Banten jumlah penduduk miskin di pedesaaan sebanyak 293,87 ribu orang atau  7,78 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada kondisi bulan September 2015, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,65 persen. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan di Propinsi Banten ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja di daerah pedesaan dan yang  kedua adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok atau inflasi.
Terbatasnya kesempatan kerja bagi penduduk desa salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu lapangan pekerjaan yang tersedia di pedesaan hampir sebagian besar ada pada sektor pertanian. Padahal kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan Produk Doestik Regional Bruto Propinsi Banten dalam setahun tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan kontribusi ini turut andil dalam meningkatkan angka kemiskinan di pedesaan. Hal ini juga terlihat dari berkurangnya jumlah rumah tangga tani dalam satu dasawarsa terakhir sebesar 34 persen. Berkurangnya jumlah petani ini disebabkan oleh  sektor pertanian yang dinilai sudah tidak menjanjikan.  Hal ini dikarenakan sebagian besar petani di Propinsi Banten merupakan petani penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian dan petani gurem yang hanya menguasai lahan pertanian kurang dari 0,25 hektar. Dengan kenyataan tersebut, menyebabkan petani lebih suka beralih profesi menjadi pekerja informal di daerah perkotaan seperti pedagang maupun buruh kasar. Beralihnya penduduk desa ke kota ini menyebabkan permasalahan baru di daerah perkotaan seperti tingkat pengangguran yang tinggi sehingga akan turut serta meningkatkan tingkat kemiskinan di perkotaan dan juga tingkatb kerawanan sosial.
Penyebab kemiskinan di pedesaan yang kedua adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok  atau inflasi.  Meskipun harga produk pertanian mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut juga diikuti oleh peningkatan harga sarana pertanian dan harga barang kebutuhan pokok. Angka  inflasi pedesaan selama september 2014-Maret 2015 di Banten nilainya sebesar 3,93 persen. Inflasi pedesaan ini menyebabkan daya beli masyarakat pedesaan tergerus dan menyebabkan pendapatan riil yang diterima penduduk desa mengalami penurunan. Inflasi yang terjadi di pedesaan salah satunya disebabkan buruknya Infrastruktur aksebtibilitas jalan, sehingga distribusi barang menjadi mahal dan langka.
Upaya yang bisa dilakukan untuk menekan inflasi di daerah pedesaan adalah dengan pembangunan manusia dan pembangunan fisik/prasarana. Pembangunan manusia terutama di bidang pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat desa terutama bagi petani supaya mampu meningkatkan produktifitas pertanian dan mampu meningkatkan nilai tambah terhadap hasil pertanian. Sedangkan pembangunan prasarana bisa dilakukan dengan memperbaiki akses jalan dan prasarana pertanian.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

#111 Antisipasi Resesi

 (Dimuat di Republika, 7 September 2020)