Rabu, 04 November 2015

Kabut Asap Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi


Dimuat di Opini Radar Banten, 3 November 2015

Dalam dua bulan terakhir, berita tentang kabut asap mewarnai hampir semua media di Indonesia. Bahkan kabut asap ini telah  ter-ekspor ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina sehingga membuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga menjadi terganggu. Kabut asap yang terjadi setiap tahun seolah menjadi agenda tahunan bencana yang melanda Indonesia. Bahkan bencana kabut asap yang terjadi pada tahun 2015 lebih parah jika dibandingkan dengan kabut asap pada tahun-tahun sebelumnya.
Banyak yang beranggapan bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Inodnesia disebabkan oleh kemarau yang panjang. Padahal penyebab utama kabut asap di Indonesia adalah karena adanya pembakaran lahan di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Papua. Hal ini dikarenakan pembakaran lahan merupakan salah satu cara yang mudah dan murah dalam membuka lahan baru. Pembakaran hutan secara massal menyebabkan kabut asap yang sangat merugikan bagi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengurangi keanekaragaman hayati.
Dalam bidang kesehatan, kabut asap memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat. Menurut Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI, menyebutkan bahwa ada beberapa macam gangguan kesehatan yang dapat terjadi akibat terpapar kabut asap, yaitu, iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, reaksi alergi, peradangan dan juga infeksi. Mereka yang berusia lanjut dan anak-anak, juga mereka yang punya penyakit kronik dengan daya tahan tubuh rendah akan lebih rentan mendapat gangguan kesehatan. Apalagi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang tercatat di beberapa propinsi yang terdampak kabut asap seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah menunjukkan pada level yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi aktifitas masyarakat di luar rumah dan menggunakan masker untuk mengurangi masuknya zat zat berbahaya ke dalam saluran pernafasan.
Dalam bidang pendidikan, sudah lebih dari satu bulan sekolah-sekolah di kota yang terdampak bencana asap meliburkan siswanya untuk belajar di rumah. Langkah ini diambil untuk meminimalisir paparan asap terhadap siswa sekolah. Konsekuensi dari peliburan tersebut adalah tertinggalnya capaian pelajaran bagi para siswa terutama yang akan mengikuti Ujian nasional pada tahun depan. Hal ini memerlukan kebijakan khusus dari pemerintah pusat, apakah dengan mengundurkan jadwal UN atau menyiapkan soal ujian khusus untuk siswa di daerah terdampak bencana asap.
Demikian juga dalam bidang ekonomi, bencana kabut asap ini menimbulkan kerugian pada bidang ekonomi yang tidak sedikit. Dengan adanya kabut asap ini aktifitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha akan terganggu yang pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi beberapa propinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan  Papua. Padahal pertumbuhan ekonomi ini sangat diperlukan guna mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran yang masih menjadi permasalahan di Indonesia.
 Sektor ekonomi yang akan terkena dampak langsung dari kabut asap ini adalah sektor transportasi dan sektor pertanian. Pada sektor transportasi, kabut asap akan membuat terbatasnya jarak pandang sehingga mengganggu lalu lintas angkutan, baik angkutan darat, laut, maupun udara. Dengan banyaknya lalu lintas yang tertunda atau bahkan terhenti maka akan mengurangi jumlah penumpang maupun barang yang diangkut. Akibatnya akan terjadi penurunan jumlah penumpang yang pada akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi pada sektor transportasi. Sedangkan pada sektor pertanian, kabut asap akan mengganggu proses penanaman dan pertumbuhan tanaman, sehingga resiko gagal panen semakin besar. Pada Propinsi yang perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian seperti Propinsi Jambi dan Kalimantan Tengah, bencana kabut asap ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena sektor pertanian menyumbang 27,81 persen terhadap pembentukan perekonomian di Propinsi Jambi dan menyumbang 23,50 persen dalam pembentukan perekonomian di Propinsi Kalimantan Tengah.
Dampak tidak langsung dari kabut asap ini akan terjadi pada sektor perdagangan.  Dengan transportasi yang terganggu maka akan menghambat distribusi barang antar propinsi, bahkan antar negara pada kegiatan ekspor impor barang. Kegiatan Ekspor yang dilakukan oleh Propinsi Riau melalui Pelabuhan Dumai secara langsung akan terganggu sehingga secara otomatis akan menurunkan ekspor Indonesia pada beberapa bulan terakhir ini.
Terhambatnya distribusi barang yang masuk ke wilayah terdampak asap juga akan menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat dan menyebabkan naiknya harga barang di daerah tersebut. Apalagi di daerah yang hanya bisa dijangkau oleh transportasi laut dan udara, seperti Timika dan Merauke di bagian selatan Propinsi Papua. Kelangkaan barang kebutuhan pokok dan kenaikan harga barang yang tidak wajar sangat mungkin terjadi karena hampir semua kebutuhan pokok masyarakat dipasok dari luar Papua melalui angkutan laut dan udara.
Hal yang sama akan terjadi pada sektor ekonomi yang lain seperti sektor pertambangan, industri pengolahan, hotel, dan restoran. Karena dengan adanya kabut asap tersebut membuat produktifitas masyarakat terganggu yang pada akhirnya akan mengurangi atau bahkan menghentikan sementara proses kegiatan ekonomi. Propinsi Riau yang perekonomiannya 33,59 persen ditopang oleh sektor pertambangan dan industry manufaktur sebesar 19,63 persen, secara tidak langsung juga akan terpengaruh. Dengan berkurangnya produktifitas tenaga kerja, maka secara otomatis akan menurunkan produksi sehingga akan mengurangi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pada akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Besarnya penurunan laju pertumbuhan ekonomi akan terlihat pada laporan PDRB triwulan tiga tahun 2015. Hal yang sama juga akan terjadi pada propinsi lain seperti Sumatera Selatan yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pertambangan sebesar 23,97 persen dan sektor pertanian sebesar 17,81 persen.
Dengan banyaknya kerugian yang timbul akibat  pembakaran hutan secara massal tersebut, hendaknya menjadi perhatian bagi semua pihak agar lebih bijak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hendaknya memperhatikan aspek lingkungan, sehingga dampaknya tidak merugikan bagi manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan itu sendiri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

#101 Mempertahankan Daya Beli

Memasuki tahun 2020, penduduk Indonesia disambut dengan kenaikan beberapa tarif mulai dari tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPnJ...