Rabu, 11 November 2015

pelemahan rupiah dan gelombang PHK di Indonesia


Setelah mengalami masa yang kelam bagi perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2008, kini setelah 7 tahun berlalu perekonomian Amerika serikat sudah kembali stabil. Masa kelam perekonomian Amerika Serikat tersebut disebabkan oleh kegagalan program subprime mortage, suatu desain perbankan untuk kredit kepemilikan rumah bagi kelas menengah kebawah. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan bail out (dana talangan) sebesar 700 milyar dolar dan memangkas tingkat suku bunga dari 2% menjadi 1,5% untuk menggerakkan sektor riil.

Seiiring dengan pulihnya perekonomian Amerika Serikat, maka Bank Sentral Amerika (The Fed) berencana untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada tahun 2015. Namun The Fed sendiri sampai saat ini belum juga memutuskan kenaikan suku bunga tersebut. Pada satu sisi, peningkatan suku bunga tersebut akan meningkatkan investasi asing ke negara tersebut sehingga akan meningkatkan nilai mata uang dolar. Namun disisi yang lain, peningkatan suku bunga tersebut, akan berdampak negatif diantaranya akan meningkatkan inflasi, meningkatkan pengangguran, dan terjadi fenomena super dollar. Fenomena super dollar  terjadi karena dolar menjadi sangat superior terhadap mata uang asing yang selanjutnya akan berdampak pada kenaikan jumlah impor karena harga produk negara lain menjadi lebih rendah dibanding dengan produk di negara tersebut.
Wacana The Fed dalam menaikkan suku bunga acuan tersebut mengakibatkan menguatnya mata uang dolar dan  melemahnya nilai tukar mata uang negara lain, tidak terkecuali rupiah. Rupiah termasuk soft currency, yaitu mata uang yang mudah berfluktuasi ataupun terdepresiasi, karena perekonomian negara asalnya kurang mapan. Mata uang Negara-negara berkembang umumnya adalah mata uang tipe ini, karena sensivitasnya terhadap kondisi ekonomi internasional. Pada hari ini, tanggal 29 september 2015 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai lebih dari Rp. 14.700. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Waluyo mengungkapkan nilai tukar rupiah saat ini sudah dalam posisi under value. Karena dalam posisi fundamental, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS seharusnya berada pada level Rp. 13.300-Rp.13.700.
Kemerosotan nilai tukar rupiah sangat berdampak pada ekspor dan impor Indonesia. Harga barang impor akan meningkat karena nilai mata uang rupiah melorot dibanding dolar AS dan berbagai mata uang lainnya. Padahal, sebagian besar dari barang yang diimpor oleh Indonesia adalah barang modal, termasuk bahan baku, mesin pertanian, dan mesin-mesin untuk produksi manufaktur. Dengan meningkatnya harga barang modal tersebut akan meningkatkan biaya produksi perusahaan dan mempersulit ekspansi usaha. Disisi lain, perusahaan juga harus membayar biaya produksi lainnya, seperti bunga pinjaman bank dan upah karyawan. Jika biaya produksi naik, maka alternatif yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah menaikkan harga barang hasil produksi dan mengurangi biaya faktor produksi.
Selain itu juga pada tahun 2015, dunia tengah dilanda perlambatan ekonomi secara global terutama di negara-negara tujuan ekspor seperti Jepang, China, dan Zona Euro. Sehingga hal ini mengakibatkan penurunan permintaan barang produksi Indonesia dari luar negeri. Sementara itu permintaan domestik juga mengalami penurunan karena harga berbagai jenis barang dan jasa meningkat disamping juga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Triwulan II tahun 2015, Badan Pusat Statitik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,67 persen atau sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 yang pertumbuhannya sebesar 4,72 persen. Dengan kondisi demikian maka pengurangan jumlah tenaga kerja menjadi suatu keniscayaan yang terpaksa dilakukan oleh peruhasaan demi keberlangsungan usaha.
Sampai dengan akhir September 2015, Kementrian Tenaga Kerja Mencatat jumlah pekerja terkena PHK mencapai 43.085 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 62% dibanding jumlah pekerja yang di PHK pada bulan Agustus 2015. Dari data tersebut, ada 4 sektor penyumbang PHK terbesar yaitu garmen, industri sepatu, elektronik, dan batu bara. PHK paling banyak terjadi di Propinsi Kalimantan Timur dengan jumlah PHK sebanyak 10.721 orang, Propinsi Jawa Barat sebanyak 7.779 orang dan Propinsi Banten dengan jumlah PHK sebanyak 7.294 orang. Untuk Propinsi Banten, PHK paling banyak terjadi di Kabupaten Tangerang dengan jumlah PHK sebanyak 6.588 orang. Di sisi lain, angka PHK ini diduga jauh lebih besar dari data yang disampaikan oleh Kemenaker, karena tidak semua perusahaan atau serikat pekerja melaporkan data jumlah tenaga kerja yang di PHK
Dalam jangka panjang, jika situasi ini berlanjut tanpa ada solusi, maka bukan tidak mungkin akan mengarah kepada resesi ekonomi. Secara teoritis, makin banyak karyawan di PHK, maka semakin rendah daya beli masyarakat. Ketika permintaan masyarakat menurun, perusahaan akan kesulitan menjalankan atau mengembangkan bisnisnya, sehingga makin banyak usaha yang gulung tikar dan semakin banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan. Perlu upaya yang keras dari pemerintah dan masyarakat untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut. Dari sisi pemerintah, penggiatan program pembangunan infrastruktur bisa menjadi salah satu opsi. Selain bisa menyerap tenaga kerja hal tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga akan kembali menggerakkan roda perekonomian. Dari sisi masyarakat, upaya-upaya untuk menggiatkan usaha kecil menengah berbasis kearifan lokal maupun teknologi bisa diberdayakan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Harapannya setelah 70 tahun bangsa Indonesia merdeka, kita berdaulat tidak hanya secara politik namun juga berdaulat secara ekonomi. Sebuah negara berdaulat yang percaya akan kekuatan sendiri dalam mengatur kebijakan ekonomi dalam negeri tanpa tergantung dan terpengaruh oleh pihak manapun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

#101 Mempertahankan Daya Beli

Memasuki tahun 2020, penduduk Indonesia disambut dengan kenaikan beberapa tarif mulai dari tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPnJ...