Mengurai Polemik Data Beras Nasional

Isu pangan merupakan tema yang selalu menarik untuk didiskusikan maupun diperdebatkan. Bahkan data pangan bisa menjadi alat politik untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan maupun dalam evaluasi kebijakan. Selain itu, pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk hidup. Jika dalam beberapa dekade terakhir ketersediaan energi merupakan salah satu faktor pemicu konflik di dunia, maka tidak mengherankan jika pada masa yang akan datang masalah pangan bisa turut andil dalam memicu pertikaian antar bangsa.

Berbicara masalah ketersediaan pangan akan menggiring kita pada produksi beras nasional. Hal ini tidak terlepas bahwa beras merupakan makanan pokok penduduk di Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, media di Indonesia dihiasi oleh pemberitaan tentang produksi beras nasional yang diklaim surplus dan rencana pemerintah untuk melakukan impor beras dari luar negeri. Polemik yang terjadi pada data beras di Indonesia berpangkal dari ketiadaan data yang akurat mengenai stok beras terkini. Sedangkan parameter yang digunakan untuk menghitung stok beras nasional saat ini hanya berasal dari stok beras yang berada di pemerintah dalam hal ini Perum Bulog. Padahal dibutuhkan parameter lain guna menghitung stok beras nasional secara akurat. Parameter tersebut antara lain, produksi beras nasional, konsumsi beras, dan stok beras yang berada di bulog maupun di masyarakat. Stok beras yang ada di masyarakat meliputi stok beras yang ada di rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen padi, pedagang/tengkulak, industri penggilingan, hotel, dan restoran.

Untuk produksi beras nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Angka Ramalan II (ARAM) produksi padi pada tahun 2015 sebesar 74,99 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 43 juta ton beras. Dengan melihat konsumsi beras nasional yang jumlahnya sekitar 30 juta ton per tahun, maka diperkirakan produksi beras nasional akan mengalami surplus. Namun capaian yang membahagiakan ini juga diwarnai oleh keraguan dari beberapa pihak, tidak terkecuali Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keraguan ini tidak terlepas dari fenomena El Nino pada tahun ini yang mengakibatkan kekeringan di sejumlah daerah sehingga menimbulkan gagal panen. Menjawab keraguan tersebut, dijelaskan bahwa capaian produksi padi tahun ini merupakan hasil dari program Upaya Khusus (upsus) kementrian pertanian dengan penyediaan bantuan benih, pupuk, penyediaan sarana seperti pompa air dan percepatan musim tanam. Sehingga produksi padi bisa dioptimalkan hingga musim tanam (subround) II (Januari-Agustus) dan dampak kekeringan dapat diminimalisir dengan program percepatan tanam dan pompanisasi pada lahan irigasi. Namun keraguan dari Wapres Jusuf Kalla tersebut juga didukung oleh data stok beras yang berada di Bulog. Menurut Dirut Perum Bulog, stok beras yang tersisa di Bulog hingga akhir Oktober tinggal 1,485 juta ton dan dari jumlah itu, cadangan beras pemerintah hanya sekitar 810 ribu ton.

Dengan pertimbangan tersebut dan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga stok beras nasional, maka pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras 1 juta ton dari luar negeri. Langkah ini menuai kritik dari banyak kalangan karena  pada saat produksi beras nasional dinilai cukup bahkan diperkirakan surplus namun pemerintah membuka keran impor beras dari luar negeri. Langkah impor ini dikuatirkan akan mengurangi serapan beras dari petani dan akan menurunkan harga gabah di tingkat petani. Karena harga gabah di tingkat petani sekarang ini dinilai cukup meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan September 2015 yang nilainya sebesar 102,46. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Dengan NTP diatas 100 maka petani mengalami surplus atau kenaikan harga produksi pertanian lebih besar daripada kenaikan harga barang konsumsi. Dengan melihat kenyataan ini, sangat diharapkan pemerintah mengurungkan niatnya untuk melakukan impor beras dengan dasar ARAM II bahwa produksi padi tahun 2015 mencukupi kebutuhan beras nasional.

Data ARAM produksi padi sangat penting karena terkait dengan ketersediaan beras pada tahun tersebut dan menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam hal penyediaan pangan nasional. Ditengah ketidakpercayaan publik terhadap data ramalan produksi padi tersebut, beberapa upaya dilakukan oleh BPS guna memperbaiki metode penghitungan produksi padi dan cadangan beras nasional.

Angka ramalan produksi padi di Indonesia merupakan hasil kerjasama dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di daerah. Angka ramalan II dihitung berdasarkan dari realisasi produksi padi sampai dengan subround II (Januari-Agustus) dan luas tanam akhir pada bulan Agustus. Untuk angka produksi diperoleh dari perkalian luas panen dan produktifitas padi. Luas panen berasal dari laporan luas panen dari Kepala Cabang Dinas (KCD), sedangkan produktifitas diperoleh dari hasil survei ubinan BPS. Survei ubinan ini dilakukan sepanjang tahun yang terbagi dalam tiga subround. Tentu tidak dipungkiri bahwa metode tersebut masih terdapat kekurangan, terutama pada penghitungan luas panen yang mengandalkan eye estimate (pengamatan mata). Tingkat Akurasi dari eye estimate ini berbeda-beda tiap orang, sehingga akan menghasilkan angka yang berbeda pula. Namun untuk saat ini, metode inilah yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang paling mendekati kenyataan di lapangan.Usaha perbaikan metode pun dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini BPS, dengan melakukan survei luas panen dan luas lahanyang menggunakan Global Positioning System(GPS). Tujuan survei ini adalah untuk menghitung diskrepansi/selisih penghitungan antara eye estimate (pengakuan petani) dan hasil pengukuran lahan dengan menggunakan GPS. Sehingga diharapkan data luas panen dan luas tanam yang dilaporkan dari Dinas Pertanian merupakan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sedangkan untuk menjawab pertanyaan publik tentang keberadaan beras yang diperkirakan surplus tersebut, BPS saat ini tengah melakukan survei kajian cadangan beras nasional. Survei ini dilakukan dalam satu tahun yang terbagi dalam tiga putaran. Tujuan dari survei ini adalah untuk menghitung stok beras di masyarakat yang meliputi rumah tangga petani, rumah tangga konsumen, pedagang/tengkulak, usaha penggilingan padi, hotel, dan restoran. Sehingga stok beras nasional tidak hanya berpatokan pada beras yang berada di Bulog saja namun juga memperhitungkan jumlah stok beras yang berada di masyarakat. Jangan sampai kelangkaan stok beras di pasaran bukan karena produksi beras yang tidak mencukupi, namun karena permainan pedagang/tengkulak dalam menguasai stok beras guna memperoleh keuntungan yang besar. Apalagi para pedagang dan tengkulak ini dinilai lebih cepat dalam membeli gabah petani. Hal ini dibuktikan dengan kerelaan mereka untuk menunggu dan menjemput gabah petani hingga sampai di pematang sawah.

Berbagai perbaikan metode penghitungan diatas diharapkan mampu memperbaiki data beras nasional. Sehingga data beras yang disajikan baik itu produksi beras maupun stok beras nasional merupakan data yang akurat, yang menggambarkan kondisi sebenarnya. Harapannya data tersebut menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembanguan. Yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi rakyat berupa harga beras yang terjangkau dan kesejahteraan petani yang meningkat.