Kamis, 05 September 2019

#95 Dinamika Kependudukan


Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dirayakan oleh lebih dari 265 juta penduduk Indonesia. Setelah 74 tahun merdeka telah terjadi berbagai dinamika penduduk yang harus dicermati untuk menentukan strategi dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia sebagaimana yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.
Dalam pembangunan manusia diperlukan satu data tentang sebaran, karakteristik, dan variabel kependudukan guna memastikan bahwa upaya yang dilakukan tepat sasaran. Meski pemerintah telah memiliki satu data kependudukan berdasar NIK, namun kesadaran penduduk untuk melakukan pemutakhiran data masih rendah. Sebagai contoh ketika terjadi migrasi, belum semua penduduk melakukan pengurusan perpindahan alamat. Demikian juga dengan status perkawinan, kematian, agama, maupun pekerjaan tidak semua dimutakhirkan. Padahal variabel tersebut sangat penting dalam menentukan arah kebijakan terkait program kependudukan di Indonesia.

Kamis, 15 Agustus 2019

#94 Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia


Disrupsi ekonomi yang terjadi saat ini membawa tantangan sekaligus peluang  dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja akibat tutupnya beberapa gerai/usaha dan upaya penyediaan lapangan pekerjaan baru menjadi dua hal yang saling berkejaran seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Tantangan lainnya adalah bagaimana agar penduduk yang telah bekerja memperoleh hasil yang layak dan mencukupi untuk mencapai kesejahteraan.
Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 mencapai 136,18 juta orang atau meningkat 10,88 juta orang jika dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 125,3 juta orang. Demikian juga pada periode 2009-2014 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 11,56 juta orang. Artinya dalam lima tahun jumlah angkatan kerja di Indonesia bertambah lebih dari 10 juta orang. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang bertambah 2,24 juta orang per tahun.

Jumat, 26 Juli 2019

#93 Anak Dalam Pusaran Kemiskinan



Kondisi anak Indonesia saat ini masih banyak yang harus diperhatikan. Selain masalah stunting, anak-anak juga tidak merasa aman dari eksploitasi dan kekerasan seksual dalam keluarga. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak oleh keluarga inti atau orang terdekatnya bagaikan fenomena gunung es. Berita tersebut banyak menghiasi media pada akhir-akhir ini.

Kamis, 04 Juli 2019

#92 Masa Depan Bisnis Retail


Berita tentang tutupnya 6 gerai Giant di Jakarta menambah catatan suram bisnis ritel di Indonesia. Setelah pada tahun sebelumnya grup Hero telah menutup 26 gerai Giant di beberapa wilayah. Belum lagi raksasa ritel yang lebih duluan menutup gerainya dalam 2 tahun terakhir seperti beberapa gerai Ramayana, beberapa gerai Matahari Departemen Store, Seven Eeven, Lotus, Central, Centro, dan lain sebagianya. Penutupan ini tentu berdampak pada nasib karyawan di sejumlah usaha tersebut. Sebenarnya bagaimana masa depan bisnis ritel di Indonesia? Mengingat raksasa ritel di tanah air banyak yang berguguran dalam dua tahun terakhir.

Sabtu, 22 Juni 2019

#91 Angkutan Udara, Sebuah Kebutuhan

Angkutan udara menjadi sebuah kebutuhan saat ini sehingga kenaikan tarifnya sangat memberatkan konsumen. Jumlah penumpang angkutan udara di  Indonesia menduduki urutan kelima terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Jepang. Dengan jumlah penduduk yang besar dan bertambahnya kelas menengah baru di Indonesia, tentu bisnis penerbangan sangat menjanjikan di negeri ini. Mengingat wilayah Indonesia dipisahkan oleh lautan sehingga dengan alasan efektifitas, angkutan penerbangan masih menjadi pilihan bagi masyarakat kelas menengah atas Indonesia.

Kamis, 13 Juni 2019

#90 Urbanisasi Tanpa Operasi Yustisi


Arus mudik Lebaran telah berlalu dan kini menyisakan arus balik yang yang masih terus berjalan. Dalam arus balik ini akan ada pertambahan penduduk yang melakukan urbanisasi untuk memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik. Tidak terkecuali bagi ibu kota Indonesia, Jakarta. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak akan melakukan operasi yustisi karena setiap WNI berhak untuk tinggal dan bekerja di ibu kota negara Indonesia tersebut. Setiap pendatang di Jakarta diwajibkan untuk melapor ke RT/RW setempat. Kebijakan tersebut sontak menimbulkan pro dan kontra. 

Rabu, 15 Mei 2019

#89 Mencermati Inflasi Pada Ramadan

Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada bulan April sebesar 0,44 persen. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi lonjakan yang signifikan Lonjakan inflasi ini didorong oleh inflasi pada bahan makanan dan inflasi pada kelompok transportasi. Kedua kelompok pengeluaran tersebut memberikan andil paling besar dalam inflasi April 2019.
Untuk bahan makanan, kenaikan tertinggi pada subkelompok bumbu-bumbuan yaitu bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Sedangkan untuk kelompok padi-padian seperti beras mengalami deflasi (penurunan harga) sebesar 1,15 persen. Untuk kelompok sandang, sudah mulai terjadi kenaikan harga sehingga mengakibatkan inflasi 0,15 persen. Hal ini sangat wajar karena hari raya idul fitri identik dengan pakaian dan perlengkapan ibadah yang baru.

Selasa, 16 April 2019

#88 Ujian Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi penyumbang perekonomian Indonesia dengan devisa yang terus meningkat setiap tahun. Terlebih ketika neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit dalam beberapa bulan terakhir, maka sektor pariwisata diharapkan menjadi tulang punggung dalam pengumpulan devisa negara.


Tidak hanya mendorong perekonomian, sektor pariwisata ini juga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Perekonomian Bali misalnya, yang didukung oleh pariwisata mampu menorehkan tingkat kemiskinan nomor dua terendah di Indonesia setelah DKI Jakarta.

#87 Pola Konsumsi Di Era 4.0

Era revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap dunia bisnis dan pola konsumsi masyarakat yang berbasis pada teknologi digital. Ada fakta yang menarik dalam pola konsumsi makanan penduduk Indonesia saat ini. Teknologi digital telah mendorong penduduk untuk mengkonsumsi makanan jadi yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan partisipasi penduduk yang mengkonsumsi makanan dan minuman jadi pada tahun 2018 mencapai 99,29 persen (Susenas, 2018).
Selain itu proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan jadi juga mengalami peningkatan setiap tahun. Jika pada tahun 2010 konsumsi makanan jadi sebesar 24,86 persen, maka pada tahun 2018 telah melonjak menjadi 33,98 persen dari seluruh pengeluaran makanan penduduk Indonesia (BPS, 2018).

Jumat, 05 April 2019

#86 Kunci Pertumbuhan Berkualitas


Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan menduduki peringkat ke 6 Produk Dometik Bruto (PDB) tertinggi di dunia pada tahun 2030. Hal tersebut tentu membutuhkan syarat dengan mengejar pertumbuhan antara 6-8 persen per tahun. Meski PDB dan pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur untuk menjadi negara maju, namun kesejahteraan penduduk harus menjadi tujuan utama dalam pembangunan yang berkesinambungan.
Terlebih apabila ukuran yang digunakan untuk melihat kesejahteraan penduduk adalah PDB per kapita yang bisa jadi hanya mencerminkan kesejahteraan semu. Sebagaimana diketahui PDB per kapita Indonesia pada tahun 2018 sebesar 56,0 juta rupiah per tahun atau meningkat 4,1 juta dalam setahun terakhir.

Senin, 01 April 2019

#85 Pengentasan Kemiskinan Di Tangan Perempuan

Tugas berat menunggu gubernur jawa timur yang baru,Khofifah Indar Parawansa. Kemiskinan di Jawa Timur masih belum bergerak dari level dua digit. Padahal angka kemiskinan di secara nasional sudah “lolos” menjadi satu digit.
 Angka kemiskinan Jawa Timur masih betah bertengger pada level 10,85 persen. Bahkan untuk daerah perdesaan tingkat kemiskinannya sebesar 15,21 persen jauh di atas perkotaan yang nilainya sebesar 6,97 persen.

Selasa, 19 Maret 2019

#84 Kartu Pra Kerja, dan Kondisi Tenaga Kerja Kita


                  Presiden Joko Widodo telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit dengan berbagai program anti kemiskinannya. Keberhasilan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, hingga Kartu Indonesia Pintar mendorong Presiden untuk berencana meluncurkan Kartu Pra-Kerja bagi pengangguran yang baru lulus sekolah. Rencana ini tentu mengusik rasa keadilan dan kemanusiaan, ketika pada saat yang sama penduduk miskin bekerja keras dengan hasil yang kurang mencukupi kebutuhan hidupnya.

            Ada beberapa hal yang harus dicermati terkait angka ketenagakerjaan di Indonesia sebagai bahan dalam merumuskan rencana kebijakan. Pertama, meski pengangguran hanya 5,34 persen, namun jumlah penduduk yang setengah menganggur mencapai 8,21 juta (6,27 persen) atau lebih banyak dari tingkat pengangguran tadi. Penduduk setengah menganggur ini adalah penduduk yang jam kerjanya kurang dari jam kerja normal, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Belum lagi jika dilihat tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia yang didominasi oleh lulusan SD ke bawah yang mencapai lebih dari 40 persen, diikuti oleh lulusan SMP (18 persen) dan SMA/SMK (11 persen). Dengan pendidikan tenaga kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja Indonesia kurang berkualitas dan sulit untuk bersaing secara global.


Senin, 04 Maret 2019

#83 Melejitkan Potensi Desa Di Jawa TImur



Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas Pemerintah saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita ketiga, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan”. Presiden Joko Widodo bisa bernapas lega di akhir masa jabatan pada periode lima tahun ini. Pasalnya pembangunan desa telah menampakkan hasilnya dengan mengentaskan 6.518 desa tertinggal di Indonesia.
Hasil dari pendataan potensi desa (Podes) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunnan Desa (IPD) tahun 2018 sebesar 59,36 atau mengalami kenaikan 3,65 persen jika dibandingkan dengan IPD tahun 2014. Indeks Pembangunan Desa menunjukkan perbaikan status desa. Untuk Provinsi Jawa Timur, IPD mengalami peningkatan dari 64,55 menjadi 66,88. Dari 8.496 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur, terdapat 1.035 desa mandiri, 6.604 desa berkembang, dan 82 desa tertinggal.

Senin, 18 Februari 2019

#82 Mengentaskan Kemiskinan Di Perdesaan


Di akhir masa jabatan pada periode pertamanya,  Presiden Joko Widodo juga bisa bernapas lega karena telah berhasil mengentaskan 5.618 desa tertinggal dalam waktu 4 tahun. Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang meningkat dalam 4 tahun terakhir membuktikan bahwa prioritas pembangunan dari perdesaan/pinggiran telah memberikan hasil yang positif. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan 0,28 juta jiwa. Meski jumlah penduduk miskin menurun,  namun kemiskinan di perdesaan masih tinggi yaitu sebesar 13,10 persen (September 2018).
Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun 2014, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan di perdesaan mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan sebesar 2,25 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 2,32. Untuk indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 0,57 dan meningkat menajdi 0,62 pada tahun 2018. Sedangkan untuk wilayah perkotaan, indeks keparahan maupun kedalaman kemiskinan mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Artinya bahwa kinerja penurunan kemiskinan di perkotaan lebih efektif dibandingkan dengan perdesaan.

#95 Dinamika Kependudukan

Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dirayakan oleh lebih dari 265 juta penduduk Indonesia. Setelah 74 tahun merdeka tela...