Sabtu, 03 November 2018

#79 Akhir Polemik Data Produksi Beras


Data produksi beras selalu menjadi sumber kegaduhan setiap tahun manakala pemerintah melakukan impor beras. Produksi beras yang diklaim surplus menimbulkan polemik karena pada saat yang sama terjadi kelangkaan beras sekaligus lonjakan harga beras, sebagaimana yang terjadi pada awal tahun ini. Namun setelah pemerintah mengumumkan produksi beras nasional pada tanggal 22 Oktober 2018, maka segala perdebatan data produksi beras telah berakhir.
Setelah dilakukan perbaikan metodologi pengukuran luas panen melalui Kerangka Sampel Area, produksi beras nasional sebesar 3,24 juta ton. Dengan memperhitungkan konsumsi beras nasional sebesar 29,6 juta ton, maka produksi beras nasional mengalami surplus sebesar 2,8 juta ton. Sebelumnya luas panen dihitung melalui perkiraan pandangan mata (eye estimate) yang sangat subyektif dan mulai tahun 2018 ini BPS telah menghitung luas panen melalui pengamatan kerangka sampel area. Bahkan untuk kedepan Presiden akan mengacu data produksi beras dari BPS untuk merencanakan kebijakan menyangkut perberasan nasional.
Untuk Provinsi Banten, dengan menggunakan metode kerangka sampel area, luas panen padi periode Januari-September 2018 sebesar 296,88 ribu hektar. Dengan memperhitungkan potensi hingga Desember 2018, maka luas panen panen padi tahun 2018 sebesar 331,44 ribu hektar. Untuk produksi padi periode Januari-September 2018 sebesar 1,44 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Ditambahkan dengan potensi panen hingga Desember 2018, maka produksi padi pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 1,60 juta ton GKG. Produksi padi di Banten menempati urutan ke 9 tertinggi di Indonesia, sedangkan peringkat tiga terbesar yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Produksi padi di Banten paling tinggi di Kabupaten Serang (427,7 ribu ton GKG), Kabupaten Pandeglang (427,39 ribu tong GKG), Kabupaten Lebak (370,19 ribu ton GKG), dan Kabupaten Tangerang (297,82 ribu ton GKG). Untuk Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan produksi padinya kecil dibawah 100 ribu ton.
Jika dikonversikan menjadi beras dengan menggunakan angka konversi GKG ke beras tahun 2018, maka produksi padi di Banten setara dengan 908,56 ribu ton beras. Jika dibandingkan dengan konsumsi beras di Banten sebesar 103,99 kg/kapita/tahun maka diperkirakan kebutuhan beras di Banten selama tahun 2018 sebesar 1,32 juta ton. Dengan konsumsi yang melebihi produksi beras tersebut, maka defisit produksi beras pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 411 ribu ton. Bukan jumlah yang kecil, karena jumlah tersebut merupakan kebutuhan beras penduduk Banten selama hampir 4 bulan.
Apabila dirinci menurut bulan, panen raya di Banten terjadi pada Bulan Maret-April, sedangkan produksi paling rendah pada bulan Oktober hingga Januari. Produksi padi pada empat bulan terakhir tersebut tidak mencukupi konsumsi beras penduduk, sehingga perencanaan dalam penyediaan beras harus direncanakan secara matang. Harus diingat juga bahwa produksi gabah nasional juga mengalami titik terendah pada empat bulan tersebut. Setiap provinsi di Indonesia tentu akan mengamankan produksi berasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam provinsinya masing-masing.
Kebutuhan beras penduduk yang harus dipenuhi dari luar tersebut menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan beras bagi penduduk. Tidak hanya ketersediaan barangnya, namun juga harga yang terjangkau. Bagaimanapun bahan makanan masih menjadi penyumbang terbesar inflasi di Banten. Pergerakan harga beras akan berpengaruh besar dalam memicu kenaikan harga-harga barang secara umum.
Arti Penting Beras
Berkaca pada lonjakan beras pada awal tahun ini, meski pemerintah telah melakukan beberapa kali operasi pasar, namun harga beras tidak kunjung turun. Hal ini karena masyarakat enggan untuk membeli beras tersebut karena merupakan stok lama, kurang putih, kurang pulen, dan berbagai alasan lainnya. Selera masyarakat Indonesia yang semakin tinggi ini mengakibatkan harga beras tidak kunjung turun. Jika masyarakat kelas menengah atas masih kuat menghadapi kenaikan harga beras, tidak demikian dengan penduduk berpendapatan rendahBagi penduduk berpendapatan rendah, kenaikan harga beras ini akan menurunkan daya beli dan semakin memperdalam kemiskinan.
Beras memiliki arti penting bagi penduduk berpendapatan rendah karena kenaikan harganya akan menambah jumlah pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Bagaimanapun beras masih menjadi pengeluaran terbesar bagi penduduk miskin, sehingga kenaikan harganya akan menaikkan garis kemiskinan. Jangankan kenaikan harganya, bahkan keterlambatan penyaluran beras sejahtera (rastra) saja berpengaruh besar dalam menambah jumlah penduduk miskin sebagaimana yang terjadi pada Bulan Maret 2017.
        Persentase penduduk miskin di Banten pada Maret 2018 sebesar 5,24 persen. Beras masih menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan baik di perkotaan (19,97 persen) maupun di perdesaan (28,12 persen). Sehingga ketersediaan beras menjadi sebuah keharusan, termasuk harga beras yang stabil. Dengan data beras yang semakin akurat, perencanaan penyediaan beras di Banten lebih matang sehingga lonjakan harga beras pada masa paceklik bisa dihindari, demikian juga kesejahteraan penduduk juga akan terjaga.


(Muat Di Radar Banten, 3 November 2018)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

#95 Dinamika Kependudukan

Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dirayakan oleh lebih dari 265 juta penduduk Indonesia. Setelah 74 tahun merdeka tela...