Rabu, 09 Mei 2018

#77 Merebut Suara Perempuan



Suara perempuan sangat menentukan arah pemerintahan selanjutnya, tidak hanya untuk pemilihan anggota legislatif, namun juga pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden. Hal ini karena perempuan merupakan bagian dari sebuah peradaban yang menyumbang setengah dari suara rakyat Indonesia. Menggaet suara perempuan merupakan salah satu kunci untuk memenangkan sebuah kontestasi politik di Indonesia.
Bahkan jika perempuan memilih calon anggota legislatif perempuan, hampir bisa dipastikan kuota 30 persen perempuan di parlemen akan terpenuhi. Demikian besarnya pengaruh suara perempuan dalam perhelatan politik di Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri, masih banyak perempuan terutama di perdesaan yang menggantungkan pilihan politiknya pada pilihan pasangannya maupun orang terdekatnya. Hal ini karena kurangnya informasi yang diterima oleh perempuan di perdesaan. Kaum perempuan bisa dimobilisasi suaranya oleh pasangan maupun organisasi yang digelutinya.
Tahun 2009, Hasil survei litbang Kompas menunjukkan bahwa pengaruh keagamaan serta pengaruh keluarga merupakan dua hal yang paling mempengaruhi pilihan politik perempuan. Namun saat ini, faktor-faktor tersebut di atas bisa jadi telah berubah. Di tengah arus teknologi informasi yang semakin luas jangkauannya, memungkinkan perempuan untuk mengakses informasi seluas-luasnya sebelum menentukan pilihan politiknya.
Demikian juga untuk pemilih pemula perempuan, mereka akan mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan atau grupnya. Terkadang pilihan politik bukan pada baiknya program namun pada arus kekinian dan peran media sosial sangat besar pengaruhnya terhadap preferensi politik perempuan.
Peluang inilah yang harus ditangkap oleh calon kepala daerah maupun calon presiden yang akan maju pada pemilihan langsung selanjutnya. Bagaimana mempromosikan program-program yang dekat dan menjadi solusi bagi masalah perempuan. Program yang ditawarkan harus mengakomodasi kepentingan perempuan dan memungkinkan perempuan untuk memperoleh manfaat yang sama dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
Dalam bidang ketenagakerjaan, meninggalnya Adelina Lisau menghentak kesadaran bangsa indonesia. Buruh migran yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama cadangan devisa Indonesia, kurang mendapat perhatian dan perlindungan di negara asing. Pengangguran Indonesia yang mencapai 7,04 juta orang mencerminkan ketidakmampuan dunia usaha dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk tidak terkecuali perempuan.
Hal ini menjadikan para perempuan mengadu nasib ke luar negeri sebagai buruh migran untuk memperoleh penghasilan. Bahkan upaya ini terkadang mengabaikan keselamatan dan keamanan dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menjadikan TKI hanya bisa menjadi buruh kasar di rumah tangga maupun di perkebunan yang sangat minim jaminan pelindungannya.
Penyediaan lapangan pekerjaan yang pro perempuan sangat diperlukan. Jika dana desa mengakomodir pembangunan infrastruktur di desa dengan padat karya tunai, maka perlu ditawarkan program serupa untuk perempuan.
Perempuan secara fitrahnya mengandung, melahirkan, dan mengasuh anak. Mereka cenderung menjadi yang terakhir makan, yang paling tidak mungkin mengakses layanan kesehatan, dan secara rutin terjebak dalam tugas domestik yang memakan waktu dan tidak dibayar. Kondisi inilah yang menjadikan perempuan merupakan pihak yang paling rentan dalam semua dimensi kemiskinan. Terlebih jika kondisi ideal dalam keluarga ternyata jauh panggang dari api.
Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebanyak 15,07 persen perempuan berstatus sebagai kepala rumah tangga yang disebabkan oleh perceraian maupun kematian pasangannya. Bahkan dari seluruh rumah tangga miskin di Indonesia, ada sebanyak 16,12 persen rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan. Kondisi inilah yang memaksa perempuan untuk bergerak guna memenuhi kebutuhan sosial ekonomi keluarganya.
Isu yang tidak kalah penting selanjutnya adalah tentang kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi sering menjadi pemicu utama kekerasan tersebut. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan usaha rumah tangga perempuan. Kenapa usaha rumah tangga? Agar perempuan masih bisa produktif secara ekonomi tanpa harus meninggalkan kewajibannya dalam mengasuh dan mendidik putra-putrinya di rumah. Pemberian aneka pelatihan, pemberian modal, hingga membantu pemasaran merupakan program yang bisa ditawarkan oleh calon kepala daerah kepada pemilih perempuan.
Pengalihan lebih banyak sumber daya kepada perempuan akan meningkatkan derajat kapabilitas perempuan dan anak-anak terutama pada keluarga miskin. Perempuan berperan besar dalam alokasi pengeluaran rumah tangga miskin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika Latin, bantuan tunai yang disalurkan kepada perempuan telah terbukti meningkatkan alokasi pengeluaran untuk anak-anak dan berpotensi mengurangi pengeluaran untuk alkohol dan tembakau.
Oleh karena itu, apapun bentuk bantuannya yang sifatnya tunai, bisa disalurkan kepada perempuan. Contoh program sosial yang penyalurannya sudah melalui perempuan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Sebuah langkah yang tepat jika tahun 2018 dan tahun-tahun yang akan datang pemerintah menambah jumlah penerima bantuan PKH.
Penyediaan lapangan pekerjaan untuk perempuan dan mengalihkan lebih banyak sumber daya kepada perempuan harus lebih ditingkatkan. Tidak terkecuali menambah alokasi anggaran untuk meningkatkan keterampilan bagi perempuan agar mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja maupun dalam berwirausaha. Program-program pro perempuan tersebut dapat ditawarkan oleh calon kepala daerah maupun calon presiden guna menarik suara perempuan dalam memberikan pilihan politiknya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

#90 Urbanisasi Tanpa Operasi Yustisi

Arus mudik Lebaran telah berlalu dan kini menyisakan arus balik yang yang masih terus berjalan. Dalam arus balik ini akan ada pertambaha...