Senin, 02 Oktober 2017

Jalan Panjang Menyejahterakan Petani

Petani dan kesejahteraan. Dua kata yang hingga saat ini seolah sulit untuk bersatu. Kondisi terakhir, berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan BPS, hampir separuh penduduk miskin di Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Padahal di  pundak merekalah harapan untuk mencapai swasembada pangan disematkan. Apalagi, ada sebanyak 39,68 juta orang tenaga kerja di Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, baik itu sebagai petani maupun buruh tani. Hal ini berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Bulan Februari 2017.
Pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,33 persen dalam setahun terakhir, ternyata tak cukup mampu mengangkat kesejahteraan petani. Angka kemiskinan yang tinggi di wilayah  perdesaan yang mencapai 17,10 juta orang pada kondisi Maret 2017, menjadi fakta semakin jauhnya petani kita dari kata sejahtera.
Kondisi ini menjadikan sektor pertanian semakin tidak menarik bagi generasi muda. Ancaman hilangnya generasi selanjutnya yang menggeluti bidang pertanianpun semakin nyata. Berdasarkan sensus pertanian 2013 telah terjadi penurunan jumlah petani dalam kurun waktu 10 tahun sebanyak 16,26 persen. Artinya telah terjadi pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya. Anggapan bahwa sektor pertanian kurang menguntungkan inilah yang  semakin menyurutkan keinginan generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.
Selama ini, kesejahteraan petani umumnya diukur dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP ialah perbandingan indeks perubahan harga barang yang diterima oleh petani dengan indeks perubahan harga yang dibayar oleh petani. Selama ini, nilai NTP memang selalu di atas 100 yang mengindikasikan terjadinya surplus pada petani. Akan tetapi,  sebenarnya NTP yang setiap bulan dirilis oleh BPS belum cukup menggambarkan kesejahteraan petani. Hal ini karena kesejahteraan tidak sekedar membandingkan harga saja, namun lebih menyangkut jumlah pendapatan dan pengeluaran rumah tangga tani.
Pendapatan petani berkaitan erat dengan produksi pertanian dan harga jual produk pertanian. Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produktifitas pertanian patut kita apresiasi. Akan tetapi, hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Karena, bisa jadi produksi melimpah akan tetapi harga komoditas menjadi rendah dan bahkan kesulitan untuk menjualnya. Akibatnya, lagi-lagi petani yang dirugikan. Seperti  yang terjadi pada petani tebu dan petani garam yang baru-baru ini kesulitan dalam menjual hasil panennya bahkan dengan harga rendah sekalipun.
Ada dua hal yang mutlak dilakukan agar jumlah pendapatan petani menjadi layak ialah penetapan harga pokok pembelian (HPP) yang menguntungkan petani dan perencanaan jadwal impor. Penetapan HPP mencegah terjualnya komoditas dengan harga rendah sedangkan perencanaan impor yang cermat memungkinkan masuknya produk impor tidak bersamaan dengan masa panen petani. Diharapkan dengan dua kebijakan ini hasil panen dari petani masih terserap di pasar dengan harga yang menguntungkan petani.
Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari biaya/ongkos usaha pertanian dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jika untuk biaya bercocok tanam pemerintah banyak memberikan subsidi, maka untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan juga harus mendapat perhatian. Karena kenaikan harga barang konsumsi rumah tangga ini berpengaruh paling besar dalam menurunkan kesejahteraan petani.
Selain itu harga barang konsumsi lebih elastis dibanding harga komoditas pertanian. Menurut survei sosial ekonomi nasional, jenis barang konsumsi masyarakat perdesaan tidak jauh berbeda dengan konsumsi masyarakat perkotaan. Sehingga diperlukan pemotongan rantai distribusi yang panjang untuk menekan harga di perdesaan. Selain pembangunan infrastruktur yang masif, juga perlu diperbanyak warung Rumah Pangan Kita (RPK) yang digagas oleh Perum Bulog untuk mendekatkan ke konsumen.
Usaha menyejahterakan petani ini membutuhkan waktu yang panjang dan berliku. Hal ini karena sebagian besar petani Indonesia merupakan petani pengguna lahan yang jumlahnya mencapai 98,53 persen atau 25,75 juta rumah tangga tani. Dari jumlah tersebut 14,25 juta diantaranya merupakan petani gurem dengan lahan yang diolah kurang dari setengah hektar. Skala usaha yang kecil ini memungkinkan petani tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya meski kegiatan usaha pertanian tersebut menguntungkan. Terlebih lagi ketika petani harus berbagi hasil dengan pemilik lahan/modal.
Selain itu, bagaimana petani mencukupi kebutuhannya hingga waktu panen harus juga diperhatikan. Hari ini tidak sedikit petani yang berhutang kepada pedagang atau tengkulak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengolahan lahan pertanian. Sehingga ketika panen tiba, petani akan menjual hasil panennya guna membayar hutang. Kesempatan untuk mengolah hasil panen seperti yang diharapkan untuk meningkatkan nilai tambah urung dilakukan karena hasil panen sudah dijual bahkan sebelum waktu panen tiba.
Oleh karena itu, perlu didorong untuk menciptakan usaha informal di perdesaan guna meningkatkan daya beli petani. Pelatihan keterampilan pada anggota rumah tangga potensial untuk menciptakan nilai tambah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Pendampingan dan pelatihan dalam pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga tani disamping dari hasil pengolahan lahan.

Pembentukan koperasi bersama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan petani bisa menjadi salah satu solusi. Kemudian ketika panen tiba, petani akan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian melalui usaha bersama. Selanjutnya koperasi akan kembali berperan dalam menampung dan memasarkan komoditas pertanian maupun hasil pengolahan pertanian ke berbagai wilayah. Harapannya pendapatan dan kesejahteraan petani akan meningkat di masa yang akan datang.

Dimuat Di Harian Analisa, 2 Oktober 2017)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

#93 Anak Dalam Pusaran Kemiskinan

Kondisi anak Indonesia saat ini masih banyak yang harus diperhatikan. Selain masalah stunting, anak-anak juga tidak merasa aman dari ek...