Jumat, 17 Februari 2017

Mengatasi Ketimpangan


Keberhasilan Provinsi Banten dalam memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26 persen pada tahun 2016 dan berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional patut diapresiasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,40 persen maka pertumbuhan ekonomi ini mengalami sedikit perlambatan yang disebabkan oleh pertumbuhan negatif pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meski demikian harus diakui bahwa pertumbuhan ini mampu mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Banten dalam setahun terakhir. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Banten?
Pertumbuhan yang terjadi di hampir semua sektor perekonomian pada tahun 2016 mampu menurunkan tingkat pengangguran hingga 11 ribu orang, namun hal ini masih menyisakan sejumlah pengangguran hingga 498 ribu orang pada kondisi Agustus 2016. Demikian juga untuk kemiskinan, meski tingkat kemiskinan mengalami penurunan namun masih menyisakan penduduk miskin yang mencapai 657,74 ribu orang atau sekitar 5,36 persen dari seluruh penduduk Banten. Artinya dari 100 orang penduduk di Banten, terdapat 6 orang penduduk dalam kondisi miskin. Penduduk miskin di Banten masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,32 persen. sedangkan untuk wilayah perkotaan tingkat kemiskinannya lebih rendah yaitu sebesar 4,49 persen.
Demikian juga untuk ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan menggunakan gini rasio. Gini rasio sekaligus dapat digunakan sebagai proksi/pendekatan untuk menghitung ketimpangan pendapatan karena menggambarkan besaran pendapatan yang mampu dibelanjakan oleh penduduk. Pada kondisi September 2016 angka gini rasio Banten sebesar 0,394 atau mengalami penurunan tipis jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang nilainya sebesar 0,392. Meski mengalami penurunan dan ketimpangan pengeluaran Banten masih dibawah ketimpangan pengeluaran nasional, namun ketimpangan ini masih jauh dari yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo dalam RPJMN dimana pada tahun 2019 nilai gini rasio Indonesia sebesar 0,37. Adapun menurut ukuran ketimpangan Bank Dunia, Banten masuk ke dalam ketimpangan rendah karena persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 17,41 persen atau sedikit diatas batas minimal persentase pengeluaran 17 persen.
Meski ketimpangan pengeluaran mengalami penurunan, namun untuk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah di perkotaan masih tergolong sedang, sedangkan di wilayah perdesaan tergolong ketimpangan rendah. Apabila dilihat dari distribusinya, kelompok 20 persen kelas atas di Banten menguasai 46,51 persen pengeluaran, sedangkan kelas pengeluaran menengah sebanyak 40 persen menguasai 36,08 persen pengeluaran dan 40 persen kelas bawah di Banten hanya menyumbang 17,41 persen dari seluruh konsumsi pengeluaran di seluruh Banten.
Dalam jangka waktu tahun 2016, terjadi peningkatan pengeluaran atau pendapatan pada kelas menengah di Banten sebesar 2,09 persen. Sedangkan untuk kelas bawah dan kelas atas mengalami penurunan pengeluaran sebesar 0,79 persen dan 1,27 persen. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan dalam setahun terakhir lebih banyak dimanfaatkan dan dinikmati oleh kelas menengah dan kurang dirasakan oleh kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terbawah di Banten.
Pertumbuhan kelas menengah di Banten ini juga dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang membuka usaha baru. Hal ini dikarenakan semakin kondusifnya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di hampir semua lapangan usaha di Banten. Hal serupa juga sejalan dengan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2016 dimana terdapat peningkatan jumlah wirausaha baru sebanyak 16 ribu orang atau meningkat sebesar 5,54 persen. Kelas menengah yang berpendidikan baik dan memiliki keterampilan serta melek teknologi lebih bisa memanfaatkan peluang ekonomi tersebut jika dibandingkan dengan kelas bawah di Banten. Terlebih di era digital seperti saat ini, dimana kesempatan dan peluang usaha terbuka luas bagi kalangan yang melek teknologi, tidak terkecuali bagi kelas menengah di Banten.
Berkaca pada hal di atas, maka untuk mengatasi ketimpangan pengeluaran sekaligus pendapatan diperlukan program yang mampu menggerakkan ekonomi terutama kelas bawah di Banten. Masyarakat kelas bawah ini harus menjadi perhatian utama karena pemerataan pendapatan pada kelompok ini sekaligus dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Banten. Karena harus diakui bahwa kantong-kantong kemiskinan berada pada 40 persen kelompok pengeluaran paling bawah ini.

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pengeluaran ini terutama untuk masyarakat kelas bawah ini adalah dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur padat karya dan beragam skema perlindungan serta bantuan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya. Selain itu juga diperlukan program yang tidak hanya memberikan umpan saja namun juga memberikan kailnya. Program tersebut berupa peningkatan ketrampilan dan modal usaha, sehingga dalam jangka panjang kelompok pengeluaran 40 persen kelas bawah ini mampu menciptakan usaha sendiri yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga lebih mandiri. Satu hal yang tidak kalah penting juga adalah perlu adanya edukasi dan perubahan pola pikir dalam memanfaatkan bantuan menjadi modal usaha, bukan hanya sekedar menghabiskan bantuan untuk kebutuhan konsumtif. Sehingga harapan untuk mengatasi ketimpangan antar kelompok pendapatan tinggi dan pendapatan rendah akan tercapai sekaligus angka kemiskinan di Propinsi Banten dapat ditekan.
Dimuat di harian Kabar Banten, 16 Februari 2017 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

#99 Masa Depan Desa

Desa menjadi masa depan bagi kehidupan bangsa. Ketika perkotaan sudah jenuh tidak mampu menampung beban di atasnya dan terjadi penurunan...